Desil Bukan Sekadar Deretan Angka, Melainkan Potret Buruk Sistem Pemutakhiran Data dan Kaburkan Keadilan Sosial

Tantangan tersebut menunjukkan bahwa akurasi dan kecepatan sama-sama penting. Data harus benar, tetapi proses untuk memperbaikinya juga tidak boleh berbelit.

Data dan kenyataan

DTSEN dibangun sebagai rujukan bersama pemerintah untuk perencanaan, penetapan sasaran, dan evaluasi program. Data tersebut terus dimutakhirkan melalui berbagai sumber, mulai dari data administrasi, survei, pembaruan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, pengecekan lapangan, hingga informasi yang disampaikan masyarakat.

Per 10 Juli 2026, DTSEN Versi 3 mencakup sekitar 290,13 juta individu dan 95,98 juta keluarga. Skala sebesar itu menunjukkan bahwa pemutakhiran bukan pekerjaan sederhana. Ia merupakan pekerjaan statistik sekaligus pelayanan publik yang harus berlangsung terus-menerus.

Badan Pusat Statistik (BPS) juga menjelaskan bahwa desil tidak ditentukan oleh satu indikator. Pengelompokan kesejahteraan mempertimbangkan sejumlah karakteristik, seperti identitas kependudukan, pendidikan, pekerjaan, kondisi tempat tinggal, sanitasi dan air minum, kesehatan, disabilitas, kepemilikan aset, serta usaha.

Penjelasan ini penting karena masyarakat kerap membaca kesejahteraan hanya dari apa yang tampak. Rumah sederhana belum tentu berarti miskin. Kendaraan di halaman belum tentu menunjukkan keluarga berkecukupan. Sebaliknya, rumah yang terlihat layak juga tidak otomatis berarti seluruh kebutuhan keluarga terpenuhi.

Karena itu, verifikasi lapangan menjadi bagian penting dari proses pemutakhiran. Data administratif perlu bertemu dengan kondisi nyata agar kebijakan tidak bekerja berdasarkan asumsi.

Surabaya memiliki pengalaman menggabungkan data desil dengan data kemiskinan daerah. Pemadanan dan pengecekan lapangan dapat membantu menemukan dua kemungkinan sekaligus, yakni warga dalam desil rendah yang kondisinya telah membaik dan warga dengan desil lebih tinggi yang masih menghadapi persoalan ekonomi.

Tantangannya adalah memastikan proses tersebut tidak melahirkan antrean baru. Warga membutuhkan kepastian mengenai status usulan, sementara pemerintah memerlukan waktu dan ketelitian untuk memastikan perubahan benar-benar valid.

Koreksi berkelanjutan

Karena itu, 3.283 pengajuan di Surabaya sebaiknya tidak langsung dipandang sebagai kegagalan DTSEN. Angka tersebut lebih tepat menjadi tanda bahwa sistem data kesejahteraan membutuhkan mekanisme koreksi yang cepat, transparan, dan mudah dijangkau.

Digitalisasi dapat membantu, tetapi bukan satu-satunya jawaban. Surabaya telah menyediakan layanan pengurusan Surat Keterangan Desil secara daring. Pada tingkat nasional, masyarakat juga memiliki ruang untuk melakukan pembaruan dan menyampaikan sanggahan melalui kanal resmi.

Namun, pengajuan tidak otomatis mengubah posisi desil. Data tetap harus diverifikasi dan dihitung kembali berdasarkan berbagai indikator. Prinsip ini penting untuk menjaga ketepatan sekaligus mencegah perubahan berdasarkan informasi yang belum teruji.