Urai Mobilitas Masyarakat, Pemerintah Harus Siapkan Transportasi Alternatif

JAKARTA - Keputusan untuk memprioritaskan keselamatan penumpang dengan membatalkan penerbangan dari dan menuju bandara terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda dinilai sebagai langkah yang tepat.

 Namun demikian, Pemerintah diminta mencari solusi bagi para penumpang yang terpaksa membatalkan keberangkatan. Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan penerbangan mau sepenting apapun harus dibatalkan ketika memang kondisi tidak memungkinkan. “Tidak boleh ada penerbangan ketika kondisi cuaca tidak memungkinkan untuk terbang,” kata Nailul.

Di luar aspek keselamatan, Nailul pun menyoroti hak penumpang yang terdampak pembatalan penerbangan massal. Pihak maskapai harus memastikan kondisi keuangan mereka tetap sehat agar proses pengembalian dana atau refund tiket dapat berjalan. Untuk mengurai dampak terhadap mobilitas masyarakat, Nailul mendorong pemerintah segera menyiapkan moda transportasi alternatif. “Pemerintah juga harus menyediakan opsi perjalanan yang bisa digunakan, seperti penambahan kereta api, ataupun rute darat lainnya ke rute-rute yang terdampak,” katanya.

Sementara itu, Ahli Vulkanologi Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), M Haris Miftakhul Fajar, mengatakan, langkah pemerintah membatasai penerbangan sudah tepat sebagai prosedur keselamatan pengguna jasa transportasi udara tersebut yang memang rawan terdampak abu vulkanik Gunung Anak Krakatau.

 Haris pun menekankan pentingnya mitigasi berbasis data pemantauan. Melihat kondisi yang terjadi dalam satu pekan ini, ia menilai kewaspadaan dapat dilakukan dengan mengikuti status aktivitas masing-masing gunung.

“Sebaran abu vulkanik paparnya dapat mengurangi jarak pandang hingga berpotensi masuk ke mesin pesawat dan bisa mengurangi jarak pandang, yang membahayakan penerbangan. Karena itu, keputusan operasional penerbangan perlu mempertimbangkan kondisi dan sebaran abu vulkanik berdasarkan data pemantauan. “Mitigasi harus berbasis data pemantauan, berakhirnya episode erupsi menerus tidak serta-merta dampak terhadap penerbangan langsung berakhir, maka kondisi aktivitas vulkanik dan sebaran abu tetap perlu dipantau,” kata Haris.

Dia mendorong sinergi dan kolaborasi lintas sektor pemerintahan sebagai sebuah keharusan. Koordinasi itu melibatkan peran PVMBG selaku pemantau aktivitas gunung api, BMKG untuk analisis arah angin dan cuaca, serta Kementerian Perhubungan untuk pengaturan jalur penerbangan demi memprioritaskan keselamatan publik. Di kesempatan lain, Peneliti di Sustainability Learning Center (SLC) Hafidz Arfandi mendukung penuh langkah pemerintah yang menempatkan aspek keselamatan sebagai prioritas utama. “Dalam konteks keselamatan penerbangan, aspek keamanan menjadi prioritas.

Jangan memaksakan operasional sampai situasi kembali pulih normal,” kata Hafidz. Salah satu bahaya terbesar dari abu vulkanik adalah potensi kerusakan pada mesin pesawat. Menurutnya, debu vulkanik yang tersedot ke dalam engine sangat berbahaya. “Kandungan silika dengan suhu tinggi bisa mengental menjadi lelehan kaca yang berbahaya bagi keselamatan penerbangan dan mesin pesawat,” jelasnya. Ia juga menekankan pentingnya prosedur pengecekan usai penutupan bandara.

 “Setelah penutupan usai, pengecekan keamanan perlu dilakukan dengan pembersihan di badan pesawat dan area sekitar. Saat nanti kondisi sudah memungkinkan baru operasional diaktifkan kembali secara bertahap,” tambahnya. Hafidz menilai kebijakan membuka 10 bandara 24 jam adalah langkah tepat untuk mengurai penumpukan jadwal penerbangan. Ia juga mengusulkan pengalihan ke moda transportasi lain sebagai solusi sementara.

 “Alam tak bisa dilawan, harus disikapi dengan bijak. Kita berharap erupsinya segera usai dan sudah mencapai puncaknya sehingga penerbangan bisa segera dinormalkan kembali. Sementara, pengalihan dengan moda transportasi lain seperti kereta api menjadi prioritas bisa menggunakan jadwal kereta tambahan,” katanya. Untuk penerbangan internasional, Hafidz merekomendasikan Bandara Juanda Surabaya dan Ngurah Rai Bali sebagai alternatif sementara sampai kondisi di bandara terdampak membaik.

Beroperasi 24 Jam

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan keselamatan penerbangan menjadi prioritas utama pemerintah menyusul erupsi Gunung Anak Krakatau yang menyebabkan sebaran abu vulkanik hingga wilayah Jabodetabek.

Pemerintah katanya terus melakukan koordinasi intensif dengan Menteri Perhubungan, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), serta berbagai pemangku kepentingan terkait untuk memastikan perkembangan kondisi abu vulkanik dan dampaknya terhadap penerbangan. Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi mengatakan telah menyiapkan 10 bandara yang akan beroperasi selama 24 jam sebagai langkah untuk mempercepat pemulihan jadwal penerbangan yang terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau.

 “Kami juga menyiapkan 10 bandara yang beroperasi 24 jam, untuk bisa menampung pengalihan penerbangan dan juga mempercepat pemulihan jadwal penerbangan,” kata Dudy dalam rapat bersama Presiden yang diikuti secara daring di Jakarta, Senin (7/9). Lima diantara bandara yang beroperasi 24 jam adalah Bandara Kertajati Majalengka, Juanda Surabaya, Ahmad Yani Semarang, Adi Sumarmo Surakarta, dan Yogyakarta International Airport sebagai bandara alternatif untuk mengantisipasi gangguan operasional pada tujuh bandara yang terdampak.

Berdasarkan pembaruan terakhir pada Senin (7/9) pukul 12.10 WIB, sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau teramati pada ketinggian sekitar 15.000 kaki dan bergerak ke arah barat daya dengan kecepatan 10 knot. Volcanic Ash Advisory Center (VAAC) memperkiraan, sebaran abu vulkanik diperkirakan masih berlangsung hingga sekitar pukul 06.10 WIB pada 8 September 2026.