Integrasi Tol Didorong Perkuat Konektivitas dan Efisiensi Logistik Nasional

Jakarta - Integrasi antarruas jalan tol dinilai penting agar jaringan jalan tol dapat berfungsi sebagai satu ekosistem yang efektif, sekaligus memperkuat daya saing perekonomian nasional melalui efisiensi logistik.

Dikutip dari Antara, ekonom sekaligus mantan Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang P.S. Brodjonegoro mengatakan konektivitas yang mulus (seamless) merupakan fondasi utama dalam mempercepat dan menekan biaya distribusi barang.

“Bicara mengenai jalur logistik, maka nomor satu yang paling penting itu adalah konektivitas. Kalaupun itu bergantung pada jalan tol, maka konektivitas jalan tolnya harus dipastikan supaya jalur logistik menjadi lebih cepat dan lebih murah," kata Bambang dalam keterangannya di Jakarta, Senin (7/9).

Menurut dia, konektivitas tersebut membutuhkan kolaborasi antarpengelola jalan tol dan integrasi antarmoda yang menghubungkan pusat produksi, kawasan industri, pelabuhan laut, hingga pelabuhan darat (dry port).

Ia menekankan integrasi fisik harus diikuti sistem transaksi yang sederhana agar perjalanan tidak kembali tersendat akibat gerbang pembayaran yang berulang.

“Yang paling penting secara fisik harus mulus serta jangan sampai sedikit-sedikit ada gerbang untuk pembayaran,” ujarnya.

Bambang berharap seluruh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) dapat membangun sistem yang memudahkan pengguna dengan mengintegrasikan lajur dan membagi pendapatan secara proporsional sesuai besaran investasi. Dengan demikian, perbedaan tarif antarjalan tol tidak menghambat distribusi logistik.

Menurut dia, optimalisasi jaringan tol masih menghadapi kendala kebijakan dan regulasi yang belum mengikat seluruh pihak. Karena itu, integrasi jalan tol perlu ditempatkan sebagai kepentingan nasional, bukan hanya kepentingan bisnis masing-masing BUJT.

Di tengah keterbatasan ruang fiskal APBN, Bambang mendorong Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perhubungan menyiapkan wadah kolaborasi serta payung hukum yang kuat. Kepastian regulasi tersebut dinilai dapat menjadi insentif nonfiskal bagi investor untuk mendukung integrasi jaringan tol.

Ia juga mengusulkan agar desain integrasi disiapkan sejak proses lelang melalui skema penggabungan (bundling) atau subsidi silang (cross-subsidy). Ruas dengan potensi komersial tinggi dapat dipadukan dengan akses strategis menuju pelabuhan yang memiliki tingkat pengembalian investasi lebih rendah.

Tingkatkan Konektivitas

Sementara itu, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo mendukung rencana integrasi jalan tol untuk meningkatkan konektivitas, memperlancar distribusi barang, dan menekan biaya logistik nasional.

“Pelindo menyambut optimistis upaya pemerintah dalam merumuskan pedoman integrasi jalan tol ini sebagai solusi untuk meningkatkan efisiensi rantai logistik nasional,” kata Direktur Komersial Pelindo Farid Padang.

Dukungan tersebut disampaikan Farid dalam Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Pedoman Integrasi Jalan Tol yang digelar Direktorat Jenderal Bina Marga dan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum di Jakarta, Jumat (14/8).