Ketahanan Siber dan Tata Kelola AI Jadi Fondasi Kepercayaan Bisnis di Era Ekonomi Digital

Pertumbuhan ekonomi digital Indonesia yang semakin pesat turut mendorong perusahaan memperluas pemanfaatan kecerdasan buatan (AI). Namun, peningkatan adopsi teknologi tersebut juga menghadirkan tantangan baru terkait keamanan siber, tata kelola, dan keberlangsungan operasional bisnis.

Laporan e-Conomy SEA 2025 yang diterbitkan Google, Temasek, dan Bain & Company mencatat nilai transaksi bruto atau gross merchandise value (GMV) ekonomi digital Indonesia mencapai sekitar US$100 miliar pada 2025. Nilai tersebut diproyeksikan meningkat menjadi sekitar US$180 miliar pada 2030.

Pertumbuhan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa AI diperkirakan menjadi salah satu penggerak perkembangan ekonomi digital di kawasan Asia Tenggara. Bagi perusahaan di Indonesia, tantangan berikutnya bukan lagi sekadar mengadopsi AI, tetapi memastikan teknologi tersebut dapat menghasilkan nilai secara berkelanjutan.

Data PwC's 29th Global CEO Survey menunjukkan 75 persen CEO di Indonesia berencana mengejar peluang pertumbuhan di luar lini bisnis utama perusahaan dalam tiga tahun mendatang. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan rata-rata Asia Pasifik yang mencapai 37 persen.

Meski demikian, manfaat AI yang dirasakan perusahaan masih beragam. PwC mencatat sekitar satu dari lima CEO di Indonesia mengaitkan pemanfaatan AI dengan pertumbuhan pendapatan, sementara lebih dari seperempat responden melaporkan adanya penghematan biaya. Namun, hanya sekitar satu dari 10 CEO yang menyatakan telah memperoleh kedua manfaat tersebut sekaligus.

Fondasi AI Masih Perlu Diperkuat

Kesenjangan antara ambisi dan hasil tersebut salah satunya berkaitan dengan kesiapan organisasi dalam mengelola AI.

PwC mencatat 63 persen organisasi di Indonesia telah memiliki budaya yang mendukung penggunaan AI dan 57 persen dinilai mampu mengintegrasikan teknologi tersebut. Namun, hanya 36 persen yang telah memformalkan proses AI yang bertanggung jawab.

Kondisi ini menunjukkan bahwa kecepatan adopsi AI belum selalu diikuti dengan kesiapan tata kelola dan proses operasional yang memadai.

Ketika AI mulai digunakan bukan lagi sebatas eksperimen, melainkan menjadi bagian dari proses bisnis sehari-hari, risiko yang harus dikelola perusahaan juga semakin kompleks. Risiko tersebut mencakup keamanan data, gangguan sistem, penggunaan AI yang tidak sesuai kebijakan, hingga potensi dampak terhadap proses bisnis dan pengambilan keputusan.

Karena itu, ketahanan siber atau cyber resilience semakin dipandang sebagai bagian dari strategi bisnis, bukan semata-mata persoalan teknis departemen teknologi informasi.

Data Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menunjukkan sekitar 5,2 miliar anomali lalu lintas internet terdeteksi di Indonesia sepanjang 2025. Sebanyak 93,78 persen di antaranya berkaitan dengan malware yang berpotensi berkembang menjadi ransomware.

Besarnya volume ancaman tersebut menunjukkan bahwa organisasi perlu mempersiapkan kemampuan untuk mencegah, mendeteksi, merespons, dan memulihkan diri dari gangguan siber.

Ketahanan tersebut menjadi semakin penting karena gangguan pada sistem TI dapat berdampak langsung terhadap operasional perusahaan, mulai dari terhentinya layanan hingga terganggunya akses karyawan dan pelanggan.