Kemenag Guyur Rp24 Triliun untuk Sertifikasi dan Insentif Guru Non-ASN

JAKARTA - Kementerian Agama Republik Indonesia menyiapkan anggaran jumbo untuk meningkatkan kesejahteraan guru binaannya. Total kebutuhan dana yang diproyeksikan mencapai lebih dari Rp24 triliun untuk mempercepat sertifikasi hingga menaikkan insentif guru non-ASN.

Komitmen tersebut disampaikan Menteri Agama Nasaruddin Umar saat membuka Simposium Guru Nasional Kementerian Agama 2026 di Jakarta, Rabu (29/4). Pemerintah disebut tengah menyiapkan sejumlah langkah strategis bagi guru di bawah naungan Kemenag.

Salah satu fokus utama ialah percepatan program Pendidikan Profesi Guru atau PPG. Program ini ditargetkan menuntaskan sertifikasi ratusan ribu guru dalam waktu singkat.

"Kami menargetkan penuntasan sertifikasi bagi 467.353 guru yang telah berpendidikan S1 dalam waktu dua tahun," ujar Nasaruddin.

Untuk merealisasikan target tersebut, Kemenag memproyeksikan anggaran sebesar Rp11,59 triliun. Dana itu disiapkan agar guru yang telah memenuhi syarat bisa segera memperoleh sertifikat pendidik dan tunjangan profesi guru.

Partisipasi guru dalam PPG juga melonjak tajam sepanjang 2025. Kemenag mencatat kenaikan hingga 700 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Jika pada 2024 hanya 29.933 guru yang mengikuti PPG dalam jabatan, jumlah itu naik menjadi 206.411 guru pada 2025. Lonjakan tersebut disebut sebagai sinyal positif percepatan peningkatan kualitas tenaga pendidik.

Selain sertifikasi, Kemenag juga menyiapkan penyesuaian bantuan insentif bagi guru non-ASN yang belum tersertifikasi dan belum inpassing. Skema tersebut akan menyesuaikan standar Upah Minimum Kabupaten/Kota.

Anggaran yang dibutuhkan untuk program itu diperkirakan mencapai Rp12,76 triliun. Program tersebut ditargetkan menjangkau sekitar 467.809 guru.

Saat ini terdapat 1.157.050 guru binaan Kemenag di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, sekitar 68,8 persen atau 796.418 guru masih berstatus non-ASN.

"Data ini menunjukkan satu hal yang fundamental tentang kontribusi guru non-ASN yang sangat tinggi," kata Nasaruddin.

Kemenag juga terus mengupayakan pengangkatan guru honorer madrasah menjadi PPPK. Koordinasi dilakukan dengan Kementerian PAN-RB, Badan Kepegawaian Negara, hingga DPR RI.

Di sisi lain, Kemenag mengklaim progres pencairan tunjangan profesi guru terus berjalan. Hingga Maret 2026, pencairan TPG guru Pendidikan Agama Islam telah mencapai 87,4 persen.

Sebanyak 204.747 dari total 234.265 guru yang berhak disebut telah menerima tunjangan tersebut. Kemenag juga memastikan pencairan TPG guru madrasah non-ASN sudah mencapai 100 persen.

Menag menegaskan pihaknya ingin mempersempit jarak antara pemerintah dan tenaga pendidik. Ia juga menolak usulan yang ingin mengeluarkan madrasah dari sistem pendidikan nasional.