Atasi Pungli di Minimarket, Pansus DPRD DKI Usul Jukir Dilegalkan dan Diberi Asuransi

JAKARTA - Praktik pungutan liar (pungli) oleh juru parkir (jukir) di area minimarket menjadi perhatian Panitia Khusus (Pansus) Tata Kelola Perparkiran DPRD DKI Jakarta. Pansus mengusulkan agar para jukir tersebut dilegalisasi dan dibina oleh Unit Pengelola (UP) Perparkiran Dinas Perhubungan DKI Jakarta.

Ketua Pansus Tata Kelola Perparkiran DPRD DKI Jakarta, Jupiter, mengatakan legalisasi jukir dapat menjadi salah satu solusi untuk menghentikan pungutan parkir yang dilakukan secara ilegal. Selain memberikan kepastian bagi jukir, skema tersebut dinilai berpotensi menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi parkir.

Jupiter menyoroti banyaknya laporan masyarakat yang merasa terpaksa membayar parkir di area minimarket meskipun terdapat papan informasi yang menyatakan parkir gratis. Menurutnya, kondisi tersebut perlu ditata agar masyarakat sebagai konsumen merasa aman dan nyaman saat menggunakan fasilitas parkir.

"Kami ingin memastikan konsumen mendapatkan rasa aman dan nyaman," ujar Jupiter di Gedung DPRD DKI Jakarta.

Ia mengusulkan agar jukir yang berasal dari lingkungan sekitar minimarket diberikan pelatihan oleh UP Perparkiran. Setelah mendapatkan pembinaan, para jukir dapat diberikan surat tugas sehingga keberadaan mereka di area parkir minimarket memiliki status yang jelas.

"Dilegalkan," kata Jupiter.

Menurut Jupiter, legalisasi juga dapat memberikan perlindungan tambahan kepada masyarakat yang menggunakan layanan parkir. Salah satunya melalui jaminan atau asuransi apabila terjadi kehilangan maupun kerusakan kendaraan.

"Ada aspeknya yang bisa melebar secara terukur. Termasuk adanya asuransi. Kalau ada spion atau motor hilang, ada ditambah jaminan yang meng-cover," jelasnya.

Selain mengatasi pungli, penataan tersebut dinilai dapat memberikan manfaat ekonomi bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Retribusi dari sektor parkir nantinya dapat menjadi salah satu sumber PAD yang digunakan kembali untuk kepentingan masyarakat, seperti subsidi transportasi, pendidikan, hingga layanan kesehatan.

Meski demikian, Jupiter menegaskan pengelola minimarket dan gerai ritel modern tetap memiliki pilihan untuk mempertahankan sistem parkir gratis. Namun, keputusan tersebut harus disertai pengawasan agar tidak terjadi pungutan oleh jukir yang tidak memiliki kewenangan.

"Kalau memang mau gratis, ya silakan gratis. Tapi dikomunikasikan dengan warga setempat agar tidak meresahkan masyarakat. Pihak gerai harus konsisten, jangan pasang tulisan gratis tapi praktiknya tetap ada pungutan," tegas Jupiter.

Sementara itu, Kepala UP Perparkiran Dinas Perhubungan DKI Jakarta Masdess Aroufy menyatakan pihaknya terbuka terhadap usulan legalisasi jukir tersebut. UP Perparkiran juga akan kembali mengundang pengelola minimarket untuk mencari solusi terkait tata kelola parkir di gerai ritel.

Masdess mengatakan UP Perparkiran sebelumnya telah mengirimkan surat kepada pengelola minimarket terkait pelatihan tata kelola perparkiran. Namun, hingga saat ini belum ada tanggapan dari pihak pengelola.

"Beberapa bulan lalu kami sudah bersurat ke dua pihak, Indomaret dan Alfamart," ujar Masdess.

Untuk menindaklanjuti persoalan tersebut, UP Perparkiran berencana mengundang kembali perwakilan pengelola gerai ritel. Pertemuan itu diharapkan dapat menghasilkan formula penataan parkir yang mampu mencegah pungli sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat, jukir, dan pengelola minimarket.