Daya Beli Melemah, Warga ke Mal Menurun. Jakarta Great Sales untuk Gairahkan Warga ke Mal Lagi

JAKARTA – Masyarakat yang berkunjung ke mal-mal di Kawasan Jakarta dan sekitarnya menurun. Hal ini diduga berkaitan dengan pelemahan daya beli rakyat. Sinyalemen ini diungkap Keteua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Jakarta, Mualim Wijoyo, Selasa. Maka, Jakarta Great Sales juga untuk menggairahkan orang ke mal lagi.

Dia mencatat kunjungan masyarakat ke pusat perbelanjaan di Jakarta mengalami penurunan sekitar 10 persen setelah periode Lebaran 2026. “Hal ini dipicu melemahnya daya beli masyarakat,” tuturnya. Dia merasakan hal tersebut, sambal mengakui belum ada data yang lebih akurat. “Sedikit ada penurunan kurang lebih 10 persen setelah Lebaran," ujar Mualim Wijoyo.

Menurut dia, kondisi tersebut menjadi tantangan bagi pelaku usaha pusat perbelanjaan untuk tetap menjaga tingkat kunjungan dan transaksi masyarakat. Karena itu, APPBI kembali menggelar Festival Jakarta Great Sale (FJGS) 2026 sebagai upaya memberikan stimulus kepada masyarakat melalui berbagai program promosi, potongan harga, hingga hadiah menarik.

"APPBI Jakarta mengadakan FJGS untuk menjawab kebutuhan masyarakat dalam situasi seperti ini dengan memberikan beberapa stimulasi seperti diskon, hadiah dan berbagai program promosi lainnya," ucapnya. FJGS 2026 resmi dibuka di salah satu pusat perbelanjaan di kawasan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-499 Kota Jakarta yang berlangsung hingga 22 Juli 2026.

Sebanyak 104 pusat perbelanjaan di seluruh Jakarta turut berpartisipasi dalam ajang belanja tahunan itu bersama pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Mualim mengatakan FJGS menjadi kegiatan strategis karena melibatkan pengusaha dan pengelola pusat perbelanjaan yang diharapkan dapat mendorong perputaran ekonomi di tengah berbagai tantangan yang dihadapi saat ini.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Jakarta juga memberikan sejumlah insentif pajak bagi pelaku ekonomi yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Ia berharap kolaborasi tersebut dapat memperkuat peran pusat perbelanjaan sebagai penggerak ekonomi di lingkungan sekitarnya. Meski daya beli masyarakat masih menghadapi tekanan, APPBI tetap optimistis target transaksi FJGS 2026 sebesar Rp16 triliun dapat tercapai hingga akhir penyelenggaraan festival.

BUMD

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jakarta Basri Baco minta seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemprov Jakarta untuk mulai fokus meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan tidak terus bergantung pada suntikan Penyertaan Modal Daerah (PMD). Basri mengatakan, rekomendasi hasil pemeriksaan BPK tahun 2025 relatif tidak terlalu banyak dan sebagian besar telah ditindaklanjuti. Namun, persoalan yang masih menjadi catatan adalah temuan-temuan lama yang hingga kini belum terselesaikan.

"Yang jadi fokus itu rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Tahun 2025 rata-rata tidak terlalu banyak rekomendasinya dan sebagian sudah ditindaklanjuti. Yang menjadi momok justru temuan-temuan tahun lama yang belum juga diselesaikan," ujarnya. Dia mengatakan ini usai pembahasan terkait tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap sejumlah BUMD di Jakarta, Senin (15/6).

Salah satu persoalan yang masih membebani BUMD, kata dia, terlihat piutang kepada pihak ketiga yang hingga kini belum tertagih. Kondisi tersebut terus menjadi catatan dalam pemeriksaan dan berpotensi menjadi beban berkepanjangan bagi perusahaan daerah.

"Terutama piutang-piutang BUMD kepada pihak ketiga yang belum tertagih. Ini terus menjadi catatan dan akan menjadi beban bagi BUMD kalau tidak segera diselesaikan," ujar Koordinator Komisi B itu. Maka, Komisi B minta adanya formula penyelesaian yang lebih komprehensif terhadap piutang-piutang macet tersebut dengan melibatkan BPK serta pihak-pihak terkait lainnya.

"Kami minta segera dicarikan formula dan dikonsultasikan dengan BPK maupun pihak hukum lainnya agar persoalan ini tidak terus menjadi duri dalam daging bagi BUMD," tuturnya. Selain itu, BUMD harus mulai mengubah pola pikir dari sekadar mengandalkan PMD menjadi perusahaan yang mampu memberikan kontribusi nyata bagi APBD Jakarta.

"BUMD harus sudah bisa menjadi bagian yang menyumbang PAD. Jangan berpikir terus mendapatkan PMD. Yang harus dilakukan sekarang adalah memaksimalkan aset-aset yang belum menghasilkan," katanya. Ia menilai masih banyak aset milik BUMD yang belum dimanfaatkan secara optimal, baik berupa tanah, gedung, maupun aset lainnya yang saat ini terbengkalai atau belum produktif.

Menurutnya, aset-aset tersebut harus segera dikerjasamakan atau dikembangkan agar mampu menghasilkan pendapatan bagi perusahaan dan pada akhirnya memberikan kontribusi kepada daerah. "Ancol, Jakpro, Pasar Jaya, Sarana Jaya dan BUMD lainnya memiliki banyak aset. Ada tanah, gedung dan aset lainnya. Direksi serta komisaris harus cepat berpikir bagaimana aset-aset itu bisa menjadi pemasukan bagi perusahaan dan memberikan manfaat untuk APBD Jakarta," tandas Basri.