Pelaku Usaha Tunggu Kepastian BI

Di tengah dinamika ekonomi global, konsistensi kebijakan Bank Indonesia menjadi semakin krusial di tengah tantangan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mengendalikan inflasi.

JAKARTA – Pengunduran diri Perry Warjiyo Gubernur Bank Indonesia memicu sikap wait and see di kalangan pelaku usaha karena memunculkan ketidakpastian terhadap arah kebijakan moneter ke depan. Di tengah tingginya volatilitas global, pasar cenderung mencermati proses transisi kepemimpinan, terutama terkait komitmen menjaga stabilitas nilai tukar, inflasi, dan suku bunga.

Karena itu, kesinambungan kebijakan serta terjaganya independensi bank sentral akan menjadi faktor utama dalam mempertahankan kepercayaan investor dan menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Widjaja Kamdani mengatakan pelaku usaha saat ini masih menunggu kejelasan terkait kebijakan moneter yang akan dijalankan BI. "Yang kita butuhkan adalah kepastian, dan kepastiannya seperti apa," ujar Shinta di Jakarta, Senin (28/7).

Shinta menyebut penunjukan Deputi Gubernur Senior BI, Destry Damayanti sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur BI memberikan rasa tenang bagi dunia usaha. Meski demikian, lanjutnya, konsistensi kebijakan sangat penting saat ini, mengingat dua isu utama yang selama ini selalu diuji adalah volatilitas nilai tukar rupiah dan inflasi.

Shinta mengakui, pelaku industri memang berhubungan langsung dengan dampak kebijakan BI. Namun yang paling sensitif terhadap gejolak adalah pelaku pasar keuangan. "Mungkin pelaku industri berhubungan dengan hal tersebut, tapi pelaku pasar membutuhkan kepastian," tegasnya.

Komite Kebijakan Ekonomi Apindo, Aviliani menuturkan untuk menjaga stabilitas nilai tukar tidak bisa hanya mengandalkan devisa hasil ekspor (DHE) tetapi dibutuhkan investasi luar yang masuk. "Karena itu yang dibutuhkan saat ini ialah trust atau kepercayaan pasar," tegasnya.

Dosen Magister Ekonomi Terapan Universitas Katolik Atma Jaya, YB Suhartoko menilai spekulasi pengunduran diri Gubernur BI berkaitan dengan isu stabilitas rupiah dan independensi bank sentral, terutama setelah Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) memberi mandat tambahan kepada BI untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Meski demikian, dia menegaskan BI telah menunjukkan keseriusan menjaga nilai tukar melalui kenaikan suku bunga acuan, penurunan biaya hedging, dan peningkatan suku bunga SRBI (Sekuritas Rupiah Bank Indonesia) untuk meredam arus modal keluar.

"Langkah-langkah itu sudah menunjukkan keseriusan BI dalam menjaga nilai tukar dan meredam capital outflow (arus modal keluar)," jelasnya.

Menurut Suhartoko, pelemahan rupiah tidak semata dipengaruhi kebijakan moneter, tetapi juga risiko ekonomi dan politik global maupun domestik. Secara keseluruhan, dia menilai kinerja Perry Warjiyo dalam mengelola kebijakan moneter cukup baik, sementara tantangan bagi kepemimpinan BI berikutnya adalah menjaga kredibilitas, independensi, dan keseimbangan antara stabilitas moneter serta dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Jaga Independensi

Anggota Komisi XI DPR RI Marwan Jafar menegaskan Gubernur BI yang baru harus berkomitmen menjaga independensi bank sentral sesuai amanat UU No. 23 Tahun 1999 agar kebijakan moneter tetap objektif dan berorientasi pada stabilitas ekonomi, bukan kepentingan politik jangka pendek. Menurutnya, independensi BI penting untuk menjaga kredibilitas, stabilitas nilai tukar, kepercayaan investor, dan mencegah volatilitas pasar keuangan.

“BI sebagai bank sentral mempunyai peran vital untuk memastikan pengelolaan moneter dikelola secara profesional demi stabilitas ekonomi sehingga target pertumbuhan ekonomi dicapai secara berkualitas,” ujarnya.

Karena itu, proses pemilihan gubernur definitif harus mengutamakan profesionalisme, integritas, kompetensi, serta kepentingan nasional. Dia juga berharap transisi kepemimpinan BI berlangsung lancar tanpa mengganggu stabilitas sistem keuangan dan pengendalian inflasi di tengah ketidakpastian ekonomi global.