Dinilai Ganggu Fungsi Sempadan, GANESPA Minta Gubernur Banten Tertibkan Warung Liar di Bantaran Setu Ciledug Pamulang
📅 Rabu, 29 Jul 2026, 22:15 WIB | Oleh: Mohammad Zaki Alatas
Doc: Dok. Istimewa
TANGERANG SELATAN – Organisasi GANESPA secara tegas mendesak Gubernur Banten untuk segera mengambil langkah nyata dalam menertibkan dan menata warung-warung liar yang berdiri di bantaran Setu Ciledug, Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Keberadaan bangunan-bangunan tersebut dinilai telah mengganggu fungsi kawasan sempadan setu, merusak estetika lingkungan, serta berpotensi menimbulkan pencemaran dan penyempitan kawasan resapan air.
Ketua Dewan Pertimbangan Organisasi GANESPA, Nurhafiz Kholis Fidon, menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh membiarkan dugaan pelanggaran tata ruang terus berlangsung tanpa tindakan yang jelas. Menurutnya, kawasan sempadan setu merupakan ruang yang harus dilindungi demi kepentingan lingkungan dan keselamatan masyarakat.
"Jangan sampai pembiaran terhadap bangunan liar menjadi preseden buruk dalam penegakan aturan. Pemerintah Provinsi Banten harus hadir dan menunjukkan keberpihakannya terhadap kelestarian lingkungan dengan melakukan penertiban secara tegas, terukur, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku," tegas Nurhafiz Kholis Fidon dalam keterangan tertulisnya, Rabu (29/7).
Selain mendesak penertiban warung-warung liar, GANESPA juga mempertanyakan keberadaan sebuah rumah pos jaga yang dibangun di kawasan tersebut. Menurut GANESPA, perlu ada penjelasan yang transparan mengenai dasar pembangunan, fungsi, status aset, serta pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaannya.
GANESPA juga meminta klarifikasi dari instansi terkait mengenai informasi yang beredar di masyarakat bahwa bangunan lama di kawasan tersebut dimanfaatkan atau disewakan untuk usaha warung seblak. Organisasi ini meminta pemerintah melakukan pemeriksaan menyeluruh untuk memastikan apakah pemanfaatan bangunan tersebut telah sesuai dengan ketentuan dan peruntukannya.
"Jika benar terdapat penyalahgunaan aset atau pemanfaatan yang tidak sesuai aturan, maka harus ditindak secara transparan dan sesuai hukum. Sebaliknya, jika informasi tersebut tidak benar, pemerintah juga perlu memberikan penjelasan kepada publik agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan," ujar Nurhafiz.
GANESPA mendesak Pemerintah Provinsi Banten, Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Satpol PP, serta seluruh instansi terkait untuk segera melakukan investigasi, evaluasi, dan penataan kawasan Setu Ciledug secara menyeluruh. Penegakan aturan harus dilakukan tanpa pandang bulu agar fungsi Setu Ciledug sebagai kawasan resapan air, pengendali banjir, dan ruang terbuka hijau dapat kembali terjaga.
GANESPA menegaskan akan terus mengawal persoalan ini hingga pemerintah mengambil langkah konkret. Organisasi tersebut berharap Gubernur Banten segera turun tangan agar kawasan Setu Ciledug kembali tertata, bersih, aman, dan dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Like, Share, Comment:
Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas.
Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".
Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.
Google News
Instagram 
YouTube 
TikTok 
Twitter 
Threads
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!