Kekeringan di Cimahi, Kementerian PU Intensifkan Dukungan Tanggap Darurat.

Kementerian Pekerjaan Umum (PU), melalui Balai Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan (BPBPK) Jawa Barat Direktorat Jenderal Cipta Karya, terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung penanganan tanggap darurat kekeringan di Kota Cimahi, Jawa Barat.

Menteri PU Dody Hanggodo menyampaikan bahwa air merupakan fondasi utama pembangunan berkelanjutan.

Menurutnya, dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, air berperan penting dalam mendukung sektor pertanian, energi, aksi iklim, hingga pengentasan kemiskinan.

"Layanan air yang berkualitas merupakan tulang punggung pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan, terutama bagi wilayah yang menghadapi keterbatasan sumber daya air dan dampak perubahan iklim,” kata Dody.

Sementara itu, Kepala BPBPK Jawa Barat M Reva Sastrodiningrat menyampaikan bahwa distribusi air bersih dilakukan dua kali dalam seminggu, yakni setiap Selasa dan Jumat, dengan menjangkau enam titik pelayanan yang tersebar di empat RW.

"Sebanyak lima unit mobil tangki air dengan kapasitas masing-masing 4.000 liter dikerahkan pada setiap distribusi. Dengan demikian, total air bersih yang disalurkan mencapai 20.000 liter per pengiriman atau sekitar 40.000 liter per minggu," ujar Reva.

Kondisi kekeringan di wilayah tersebut dipicu oleh kemarau panjang yang menyebabkan menurunnya ketersediaan air tanah dangkal yang selama ini menjadi sumber utama masyarakat.

Warga sebelumnya mengandalkan sumur saja, sementara jaringan pelayanan PDAM belum menjangkau kawasan terdampak, sehingga ketergantungan terhadap air tanah menjadi sangat tinggi.

Distribusi bantuan dilakukan melalui tiga titik utama yang melayani empat RW di Kelurahan Leuwigajah yang menjadi prioritas karena merupakan wilayah dengan tingkat kekeringan paling tinggi.

Kementerian PU menegaskan bahwa penyediaan air bersih merupakan bagian dari layanan dasar yang harus tetap terjamin, terutama dalam kondisi darurat.

Oleh karena itu, sinergi dengan Pemerintah Kota Cimahi dan para pemangku kepentingan akan terus diperkuat guna memastikan distribusi bantuan berlangsung efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.