Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan

KPK: Modus Operandi Korupsi Kepala Daerah Kian Beragam

📅 Kamis, 16 Apr 2026, 19:10 WIB | Oleh:
KPK: Modus Operandi Korupsi Kepala Daerah Kian Beragam Doc: RRI/Chairul Umam
Ket. Jubir KPK Budi Prasetyo

JAKARTA - Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, membeberkan fenomena maraknya operasi tangkap tangan yang menyasar sepuluh kepala daerah awal tahun ini. Menurutnya, rentetan peristiwa memprihatinkan tersebut merupakan akumulasi dari berbagai faktor utama yang memicu terjadinya praktik korupsi masif.

Bahkan, lanjut dia, beragam modus operandi seperti suap proyek hingga jual beli jabatan terus berulang dalam birokrasi kita.

"Kami memang perlu memetakan beberapa masalah yang kami temukan dari sejumlah operasi tangkap tangan pada kepala daerah," kata Budi, Rabu (15/4).

Untuk itu, integritas individu pemimpin merupakan benteng terakhir yang sering kali runtuh akibat godaan kekuasaan besar. Menurutnya, peristiwa memuakkan ini muncul karena adanya dorongan kebutuhan pribadi atau faktor kesukarelaan untuk memperkaya diri sendiri.

Selain itu, kata dia, biaya kontestasi politik yang sangat tinggi menjadi akar masalah utama sistemik saat ini. “Faktanya kita perlu melihat mengapa hal ini dilakukan apakah karena ada kebutuhan atau memang murni faktor sukarela," ucap dia.

Dia berpendapat bahwa partai politik selaku entitas pengusung juga harus ikut bertanggung jawab karena sering membebani calon pemimpin. "Biaya politik yang tinggi juga dapat mendorong kepala daerah melakukan korupsi karena harus ada pengembalian modal awal," ujar Budi.

Sementara, ancaman pemberhentian aparatur sipil negara sering digunakan bupati untuk menekan bawahan agar patuh. Menurut dia, dampak atau implikasi dari kondisi tersebut mengakibatkan kualitas pembangunan infrastruktur publik menjadi sangat buruk dan merugikan.

Budi juga mencermati pentingnya peran aktif seluruh elemen masyarakat dalam melaporkan segala bentuk kejanggalan dalam tata kelola. KPK juga terus menggencarkan strategi pendidikan dan peran serta masyarakat yang dilakukan melalui Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat. ils/I-1

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google

Megapolitan
Seorang Tentara AS yang Ter...
Luar Negeri
Bantu Rumah Tangga, Jepang ...
Luar Negeri
Resmi Masuk DK PBB, Kirgist...
Ekonomi
Kuartal I, Hilirisasi Nikel...
Luar Negeri
PBB Mendesak Transpransi Je...
  • Hunian Tamiang 4 Ditarget Rampung Juni 2026, Menteri PU Pastikan Tepat Waktu
    Preview komentar:
    Di bukit tempurung,kota kualasimpang,Dana perabot,ekonomi dan jadub aja ...
  • 39,7 Ton Sampah Diangkat dari Kali Sabi Tangerang
    Preview komentar:
    Bukan hanya di C2, C3 juga banyak yg ...
  • Jangan Asal Upload KTP dan NIK! Diskominfo Tangerang Peringatkan Risiko Penyalahgunaan Data.
    Preview komentar:
    Jika Pak RT meminta photovopy KK, guna pendataan, ...
Pemprov Jabar Tolak Status Darurat Sampah, Pemkot Bandung Siapkan Opsi Alternatif Ini

Pemprov Jabar Tolak Status Darurat Sampah, Pemkot Bandung Siapkan Opsi Alternatif Ini

04 Jun 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +
Advertisement
logo kj
Kami mendeteksi AdBlocker di browser anda


Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas. Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.

Silakan non-aktifkan AdBlocker dengan cara:
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".

Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.