DPRD Gorontalo Utara Minta Pemda Mitigasi Aksi Kekerasan di Sekolah

GORONTALO - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo meminta pemerintah daerah (Pemda) setempat, dapat memitigasi aksi kekerasan di lingkungan sekolah.

Hal itu dikatakan anggota Komisi III DPRD Gorontalo Utara Windra Lagarusu di Gorontalo, Rabu (29/7) setelah menerima aduan warga tentang dugaan kekerasan verbal yang dilakukan oknum guru Sekolah Dasar Negeri (SDN) di wilayah barat kabupaten tersebut.

"Kami menerima pengaduan warga yang melaporkan tentang dugaan kekerasan verbal yang diduga dilakukan oleh oknum guru SD di Kecamatan Sumalata. Laporan tersebut telah masuk secara resmi ke lembaga ini, tentu segera kami tindaklanjuti," kata Windra.

Ia mengatakan berdasarkan aduan yang diterima, dugaan kekerasan verbal dialami seorang warga Desa Puncak Mandiri Kecamatan Sumalata, yang adalah orang tua siswa di SD Negeri di wilayah itu.

Kejadian bermula pada April 2026, dalam grup WhatsApp (WA) sekolah, dimana orang tua siswa tersebut menanggapi tentang keluhan orang tua siswa lainnya, akibat kondisi yang dialami siswa (anaknya) yang tertimpa bambu saat berada di sekolah.

"Semua kronologis awal sampai dugaan kekerasan verbal yang dilakukan oknum guru, dugaan pungutan liar (pungli), sampai tentang perjalanan orang tua siswa ini yang datang mengadu ke bupati, juga melaporkan dugaan kekerasan tersebut ke kepolisian. Semua disampaikan ke DPRD. Kami pun segera memproses aduan ini dan berencana menggelar rapat dengar pendapat," kata Windra.

Beberapa hal yang perlu ditanggapi serius dari laporan warga tersebut, adalah tentang penyelenggaraan pendidikan agar jauh dari tindak kekerasan dalam bentuk apapun, adanya dugaan pungli, juga dugaan tindakan perundungan yang dialami siswa dari orang tua pelapor.

"Ibu ini datang mengadu kepada kami menceritakan kronologis yang terjadi, dan agar berimbang maka Komisi III DPRD segera menggelar rapat dengar pendapat (RDP), mengundang pemerintah daerah, pihak sekolah dan guru terlapor, untuk memediasi persoalan yang diadukan," kata Windra.

Pihaknya berharap penyelenggaraan pendidikan di daerah itu dapat berjalan dengan baik.

"Kami berupaya menghilangkan peristiwa-peristiwa yang mengganggu penyelenggaraan pendidikan. DPRD berharap seluruh sekolah dapat memitigasi aksi-aksi kekerasan maupun perundungan yang bisa menimpa setiap warga sekolah, termasuk melibatkan orang tua siswa," kata Windra.

Ia didampingi Wakil Ketua Komisi I DPRD Hendra Nurdin, serta anggota Komisi II DPRD Lukum Diko menerima aduan warga tersebut.