Biar Nggak Berlarut-larut, Infrastruktur Sanitasi Aceh Tamiang Dikebut

JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus tancap gas menangani infrastruktur sanitasi yang terdampak bencana di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh.

Langkah ini dilakukan agar risiko gangguan kesehatan lingkungan bisa ditekan, sekaligus memastikan layanan dasar warga kembali berjalan secepat mungkin.

Upaya percepatan ini menjadi penting supaya masyarakat tak berlama-lama menghadapi dampak lanjutan pascabencana, terutama yang berkaitan dengan kebersihan dan kesehatan sehari-hari.

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan pemulihan infrastruktur sanitasi merupakan bagian penting dari penanganan pasca bencana.

"Sanitasi yang berfungsi dengan baik adalah kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, penanganan tempat pemrosesan akhir (TPA) dan instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) harus dilakukan cepat, bertahap, dan berkelanjutan agar tidak menimbulkan risiko kesehatan di kemudian hari," kata Dody dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (22/1).

Selama 10 hari terakhir, Kementerian PU melalui Balai Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan (BPBPK) Aceh telah melakukan pembersihan intensif pada kawasan TPA dan IPLT yang terdampak timbunan material pasca bencana.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan melibatkan program padat karya, sehingga selain mempercepat pemulihan lingkungan juga memberikan manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat setempat.

TPA Rantau yang saat ini masih beroperasi dengan sistem open dumping menjadi prioritas penanganan karena berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan.

Fokus pekerjaan diarahkan pada pembersihan jalan akses, serta penanganan material yang menghambat operasional dan mobilitas.

Memasuki fase rehabilitasi dan rekonstruksi, Kementerian PU merencanakan pemulihan sekaligus peningkatan kualitas infrastruktur sanitasi agar sistem pengelolaan sampah dan air limbah domestik dapat kembali berfungsi secara normal dan berkelanjutan.

Langkah ini meliputi pengadaan truk tinja, tangki septik beserta bioaktivator, serta pendampingan tata kelola dan penyusunan studi teknis apabila diperlukan.

Untuk TPA Rantau, Kementerian PU menyiapkan penanganan yang mencakup perbaikan sel landfill eksisting, pembangunan sel landfill baru, perbaikan jalan akses, serta pengadaan alat berat pendukung operasional.

Sementara itu, untuk penanganan IPLT Rantau berupa pembersihan area IPLT, serta rehabilitasi unit pengolahan, mulai dari bak anaerobik, fakultatif, maturasi, hingga wetland.

Saat ini, telah dilaksanakan pembersihan kawasan IPLT dan pengangkatan lumpur pada bak pengolahan sebagai langkah awal pemulihan fungsi layanan.