Flores Pulau Panas Bumi, Tapi 75 Persen Listrik Masih dari Fosil

JAKARTA – Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan energi panas bumi sebagai bagian dari transisi menuju energi bersih dan terbarukan. Salah satu wilayah yang menyimpan cadangan signifikan adalah Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang sejak 2017 dijuluki sebagai “Pulau Panas Bumi”.

Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Flores memiliki lebih dari 30 titik potensi panas bumi dengan total daya sekitar 900 megawatt (MW). Namun demikian, pemanfaatan energi tersebut masih tergolong minim. Hingga saat ini, kapasitas pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) yang beroperasi di Flores baru mencapai 18 MW, atau kurang dari 25 persen kebutuhan listrik wilayah NTT.

Akibatnya, lebih dari 75 persen pasokan listrik NTT masih bergantung pada bahan bakar fosil yang didatangkan dari luar wilayah. Situasi ini menyebabkan beban fiskal yang besar bagi negara. Pemerintah melalui APBN tercatat menggelontorkan sedikitnya Rp790 miliar per tahun untuk kompensasi dan subsidi bahan bakar minyak di wilayah ini.

Resistensi Sosial dan Kurangnya Edukasi

Meskipun potensinya besar, pengembangan panas bumi di Flores menghadapi tantangan sosial. Kekhawatiran masyarakat terhadap dampak lingkungan dan hilangnya sumber penghidupan menjadi hambatan dalam pelaksanaan proyek. Minimnya komunikasi yang terbuka antara pemangku kepentingan dan masyarakat memperbesar jurang ketidakpercayaan.

Merespons tantangan tersebut, pertemuan lintas sektor digelar di Kantor Gubernur NTT pada 28 April 2025. Pertemuan ini melibatkan Kementerian ESDM, Pemerintah Provinsi NTT, pelaku usaha, organisasi non-pemerintah, dan kalangan akademisi. Turut hadir dalam forum tersebut Ir. Pri Utami, M.Sc., Ph.D., IPM, pakar panas bumi dari Universitas Gadjah Mada (UGM).

Lima Langkah Strategis dari Akademisi

Dalam forum tersebut, Pri Utami menyampaikan lima poin strategis untuk mewujudkan pengembangan panas bumi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Ia menegaskan pentingnya pendekatan budaya dan nilai lokal dalam desain proyek. “Pemanfaatan energi tidak boleh mereduksi nilai-nilai lokal yang selama ini menjaga harmoni antara manusia dan alam,” ujarnya.

Ia juga mendorong dilakukan pemetaan aktivitas ekonomi lokal sebelum proyek dijalankan. Menurutnya, sektor pariwisata, pertanian, dan industri kreatif bisa menjadi mitra strategis yang bersinergi dengan pemanfaatan energi panas bumi. “Proyek ini tidak boleh berdiri sendiri. Ia harus menciptakan ekosistem ekonomi yang memperkuat ketahanan komunitas,” tambahnya.

Poin berikutnya yang ia tekankan adalah perlunya regulasi khusus untuk pemanfaatan langsung panas bumi, agar tercipta peluang kerja baru yang berbasis energi bersih. Ia juga menyoroti pentingnya edukasi berbasis lokal agar anak-anak muda dapat memahami potensi daerah mereka sendiri. “Perlu ditumbuhkan perangai ilmiah melalui edukasi panas bumi, termasuk melalui muatan lokal di sekolah dan ruang publik,” jelasnya.

Terakhir, ia menekankan pentingnya keterbukaan informasi lingkungan. Menurutnya, publik perlu mengetahui kondisi awal lingkungan sebelum proyek dimulai serta hasil pemantauan berkala. “Transparansi memungkinkan pengawasan partisipatif dan meredam konflik sosial,” tegasnya.

Peran UGM dalam Transisi Energi

Sebagai institusi pendidikan tinggi, UGM memiliki peran besar dalam mendukung pengembangan panas bumi melalui penyediaan sumber daya manusia unggul, pengembangan teknologi eksplorasi ramah lingkungan, serta kajian akademik berbasis ilmiah dan sosial. Pri Utami menyebut bahwa kampus dapat menjadi jembatan antara teknologi dan kearifan lokal, sekaligus memperkuat legitimasi sosial proyek energi di daerah.

“Kolaborasi antarsektor adalah kunci. Akademisi, pemerintah, dan masyarakat harus berjalan bersama agar energi tidak hanya memberi daya, tapi juga memberdayakan,” pungkasnya.