Muljadi Tantra Dorong Revolusi Mental untuk Selamatkan Lingkungan Hidup

JAKARTA – Indonesia dinilai memerlukan revolusi mental bangsa dalam mengelola lingkungan hidup agar pembangunan tidak hanya mengejar keuntungan jangka pendek, tetapi juga menjamin keberlanjutan bagi generasi mendatang. Gagasan tersebut mengemuka dalam Forum Praksis Seri ke-22 bertajuk Menakar Dinamika Demokrasi dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia yang digelar di Jakarta, Jumat (24/7/2026).

Salah satu narasumber, Muljadi Tantra, mengungkapkan Indonesia telah kehilangan hutan dalam skala besar selama empat dekade terakhir. Pada periode 1985–1997, Indonesia kehilangan sekitar 20 juta hektare hutan atau rata-rata 1,7 juta hektare per tahun. Pada 1997–2000, kehilangan hutan meningkat menjadi 10,5 juta hektare, termasuk sekitar 8 juta hektare akibat kebakaran, atau rata-rata 3,5 juta hektare per tahun. Sementara sepanjang 2002–2025, luas hutan yang hilang mencapai sekitar 33 juta hektare, termasuk 5 juta hektare yang terbakar, atau rata-rata 1,4 juta hektare per tahun.

Menurut Muljadi, hilangnya hutan dipicu berbagai faktor. Di antaranya persepsi bahwa perkebunan kelapa sawit merupakan strategic green asset yang mampu menekan kemiskinan, pengembangan energi terbarukan seperti etanol, upaya mencapai swasembada energi dan pangan, serta pembangunan tambak (aquaculture) yang dipandang sebagai solusi ekonomi non-ekstraktif atau green extractivism sekaligus mengurangi tekanan terhadap penangkapan ikan dan udang di laut. Di sisi lain, hutan kerap dipandang tidak memiliki nilai ekonomi sehingga rentan dikonversi.

Karena itu, Muljadi mengusulkan perlunya revolusi mental bangsa dalam mengelola lingkungan hidup. Menurutnya, pengelolaan lingkungan harus dibangun di atas etika, niat baik, dan cara berpikir jangka panjang (legacy thinking), bukan sekadar mengejar keuntungan sesaat.

"Perlu dibangkitkan niat baik untuk mengelola lingkungan hidup secara etis. Alih-alih mengejar tujuan dan keuntungan jangka pendek, kita harus menyiapkan warisan bagi generasi berikutnya. Itu berarti dibutuhkan kesediaan untuk tidak seenaknya menebang dan menjual pohon demi keuntungan hari ini," kata Muljadi.

Ahli semikonduktor yang pernah bekerja selama 17 tahun di Silicon Valley, Amerika Serikat, itu menambahkan pengelolaan lingkungan juga membutuhkan gotong royong antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Menurutnya, seluruh pemangku kepentingan harus mengedepankan communal thinking, yakni cara berpikir yang menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi.

Saat ini Muljadi menjabat Direktur Teknik PT Bintuni Utama Murni Wood Industries. Melalui konsep *Bintuni Blue Carbon, perusahaan tersebut mengelola sekitar 80.000 hektare hutan bakau di Teluk Bintuni, Papua. Selain menjaga keanekaragaman hayati, konsep tersebut juga mendukung keberlangsungan hidup masyarakat dari tujuh suku yang mendiami kawasan tersebut. Dengan paradigma *alam adalah rumah kita, hutan dipandang sebagai aset yang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan tanpa dirusak.

Narasumber lainnya, Direktur Eksekutif INKRISPENA Wasi Gede Puraka, menyoroti transformasi global menuju ekonomi rendah karbon yang menjadikan mineral kritis sebagai komoditas strategis dalam ekonomi politik internasional. Sebagai pemilik cadangan nikel terbesar di dunia, Indonesia dinilai telah merespons perubahan tersebut melalui kebijakan hilirisasi mineral untuk meningkatkan nilai tambah domestik, memperkuat industrialisasi nasional, dan memperbesar peran Indonesia dalam rantai pasok kendaraan listrik global.

Namun, menurut Gede, di balik capaian ekonomi tersebut muncul berbagai tantangan terkait kualitas demokrasi, tata kelola lingkungan, perlindungan hak asasi manusia, serta relasi antara negara, korporasi, dan masyarakat.

Berdasarkan sintesis berbagai kajian periode 2020–2025 mengenai tata kelola pertambangan, reformasi hukum minerba, kondisi ketenagakerjaan industri nikel, dan perkembangan tata kelola global mineral kritis, Gede menyimpulkan keberhasilan hilirisasi tidak hanya ditentukan oleh besarnya investasi dan ekspor. Keberhasilan tersebut juga bergantung pada kemampuan demokrasi Indonesia membangun tata kelola yang akuntabel, partisipatif, dan berkeadilan ekologis.

Tanpa pembaruan kelembagaan tersebut, lanjutnya, transisi energi berpotensi melahirkan bentuk baru ekstraktivisme hijau (green extractivism) yang memindahkan beban sosial dan ekologis kepada masyarakat lokal.

"Keberhasilan industrialisasi hanya dapat dipertahankan apabila disertai penguatan tata kelola demokratis yang mampu menyeimbangkan kepentingan investasi, perlindungan lingkungan hidup, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan kesejahteraan masyarakat," ujar Gede.