Pramono Siapkan 10.000 Bus Listrik untuk Atasi Polusi dan Kemacetan Jakarta

JAKARTA - Gubernur Jakarta Pramono Anung mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan layanan transportasi umum yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov). Pemprov bahkan telah menerbitkan peraturan yang memberikan akses transportasi umum gratis bagi 15 kelompok demografis tertentu.

Strategi pertama mencakup perluasan jangkauan layanan bus Transjabodetabek untuk menekan penggunaan kendaraan pribadi, meliputi rute-rute seperti Blok M-Alam Sutera, Blok M-PIK 2, dan Blok M-Bandara Soekarno-Hatta.

Strategi kedua menargetkan pengoperasian 10 ribu bus listrik Transjakarta pada 2030, mengingat sektor transportasi saat ini menyumbang 50 persen dari emisi gas buang di Jakarta.

Menanggapi kebijakan tersebut, pengamat transportasi dari Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, Djoko Setijowarno berharap target pengoperasian 10 ribu bus listrik TransJakarta pada 2030 mendatang bukan sekedar rencana reaktif semata, namun sebagai langkah transformasi jangka panjang. Sebab langkah reaktif jangka pendek belum menyelesaikan masalah saat menghadapi krisis energi.

“Kebergantungan pada bahan bakar fosil bukan lagi sekadar isu lingkungan, melainkan ancaman serius bagi stabilitas fiskal negara. Pemerintah perlu untuk mengatur ulang format subsidi BBM subsisdi agar lebih tepat sasaran. Sebab BBM seringkali dinikmati oleh kalangan menengah ke atas yang memiliki kendaraan pribadi,” katanya.

Selain itu, tambahnya, Pemprov Jakarta perlu diimbangi dengan peningkatan sistem transportasi dan pemanfaatan energi yang digunakan secara lebih luas dan berkelanjutan.

“Penguatan sektor transportasi tidak cukup hanya bertumpu pada elektrifikasi kendaraan atau bus, tetapi juga perlu didukung optimalisasi jaringan rel kereta api (KA) serta pengembangan biofuel sebagai alternatif energi,” kata Djoko.

Trayek yang Merata

Sementara itu, pakar tata ruang kota dan dosen di Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK) Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Putu Rudy Satiawan mengatakan upaya Pemprov Jakarta meningkatkan penggunaan transportasi umum sembari menekan emisi karbon adalah langkah positif.

Begitu pula dengan tidak mengenakan tarif atau gratis bagi masyarakat pengguna Transjabodetabek untuk desil-desil tertentu sebagai wujud keadilan. “Ini sebagai upaya Pemprov Jakarta memberi rasa keadilan agar desil-desil tersebut dapat menikmati fasilitas transportasi publik yang sama dengan desil lainnya. Jadi meskipun ada desil yang punya sepeda motor tua atau mereka mampu beli motor listrik yang murah, beban traffic akan lebih berkurang jika beralih ke bus transjakarta,” katanya.

Sedangkan, bagi pengguna kendaraan mobil pribadi, dia menyarankan agar Pemprov menempuh langkah bauran dengan upaya-upaya disinsentifikasi seperti perluasan trayek dan feeder, kenaikan pajak kendaraan dan biaya parkir serta road pricing.

“Dari perbincangan saya dengan para pengguna transportasi di banyak negara, ketersediaan dan jaminan trayek yang merata adalah hal yang paling mendorong mereka untuk switching (beralih-red) ke transportasi umum. Kalau dari klaster hunian mereka mudah menjangkau ke manapun tujuan yang ingin dituju, karena memang mobilitas masyarakat perkotaan tinggi dan menuntut demikian,” kata Putu.