Wapres AS JD Vance Serang Eropa Soal Kebebasan Berbicara dan Migrasi

JAKARTA – Wakil Presiden AS JD Vance menyerang sekutu-sekutu Washington, termasuk Inggris, dengan serangan pedas yang mengecam misinformasi, disinformasi, dan hak kebebasan berbicara.

Menurut laporan BBC, Konferensi Keamanan Munich (MSC) tahun ini seharusnya membahas tentang dua hal utama: bagaimana mengakhiri perang di Ukraina tanpa menyerah pada Russia, dan bagaimana Eropa perlu meningkatkan pengeluarannya untuk pertahanan.

Namun, Vance memanfaatkan waktunya di podium untuk tidak membicarakan kedua hal itu.

Ia malah mengejutkan para delegasi, pada hari Jumat (14/2) dengan menyerang sekutu-sekutu AS, termasuk Inggris, dengan mengecam misinformasi, disinformasi, dan hak kebebasan berbicara.

Pidato itu disambut dengan keheningan di aula, dan kemudian dikecam oleh beberapa politisi di konferensi tersebut. Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius mengatakan pidato itu "tidak dapat diterima".

Vance mengulangi pernyataan pemerintahan Trump bahwa Eropa harus "melakukan upaya besar untuk menyediakan pertahanannya sendiri".

Alih-alih bicara tentang Ukraina, Pidato Vance justru fokus pada isu perang budaya dan tema utama kampanye Trump untuk kepresidenan AS, sebuah penyimpangan dari diskusi keamanan dan pertahanan yang biasa dilakukan pada konferensi tahunan.

Ia menuduh "komisaris" Uni Eropa menekan kebebasan berbicara, menyalahkan benua itu atas migrasi massal, dan menuduh para pemimpinnya meninggalkan "beberapa nilai paling fundamentalnya".

Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, menggambarkan Vance sebagai pihak yang "berusaha mencari masalah" dengan Eropa, rumah bagi beberapa sekutu terdekat AS.

Michael McFaul, mantan duta besar AS untuk Russia, mengatakan kepada Politico bahwa pernyataan Vance "menghina" dan "secara empiris tidak benar".

Vance menggunakan pidatonya selama 20 menit untuk menyoroti beberapa negara Eropa, termasuk Inggris.

Ia mengangkat kasus hukum di mana seorang veteran tentara yang berdoa dalam hati di luar klinik aborsi dihukum karena melanggar zona aman 150 meter di sekitar pusat tersebut.

Zona aman, yang diperkenalkan pada Oktober 2022, melarang aktivitas yang mendukung atau menentang layanan aborsi, termasuk protes, pelecehan, dan acara peringatan.

Namun Vance berpendapat bahwa "kebebasan dasar warga Inggris yang beragama, khususnya" sedang terancam.