Prioritaskan Belanja Negara untuk Produk Dalam Negeri

Pada kesempatan terpisah, pakar kebijakan publik dari Universitas Brawijaya, Malang, Andy Fefta Wijaya, mengatakan belanja pemerintah pada produk impor telah menghilangkan kesempatan pelaku usaha kecil dalam negeri untuk mengembangkan bisnisnya.

Andi yang juga Presiden Forum Dekan Ilmu-ilmu Sosial (Fordekiis), mengatakan setuju dengan sindiran keras Presiden terhadap kementerian, BUMN dan pemda, karena pembelian barang impor akan menghilangkan kesempatan membeli produk lokal apalagi produk-produk tersebut disediakan oleh produsen-produsen lokal dengan harga yang bersaing.

"Kebiasaan impor juga akan meredupkan bahkan mematikan pengembangan industri dalam negeri, menghilangkan kesempatan kerja dan menekan pertumbuhan ekonomi," kata Andy.

Dana yang digunakan untuk impor berasal dari APBN/APBD, sehingga alih-alih memakmurkan dan menyejahterakan rakyat, kini malah sebaliknya dengan impor justru memakmurkan negara-negara lain.

"Cinta produk dalam negeri bukan hanya slogan untuk menggugah kesadaran karena, terbukti tidak jalan. Makanya harus menjadi kewajiban mengikat yang harus dilakukan aparatur kita," kata Andi.

Sementara itu, Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Buntoro, mengatakan kemarahan Presiden Jokowi karena anggaran pemerintah masih terus digunakan untuk membeli barang-barang impor seharusnya dijadikan bahan evaluasi oleh para jajarannya.

Kebijakan untuk memprioritaskan produk dalam negeri, jelasnya, akan sangat mendukung pemulihan industri nasional sehingga bisa meningkatkan kapasitas produksi dan menyerap lebih banyak tenaga kerja.