Cegah Karhutla, Kalsel Siagakan 100 Kelompok Masyarakat Peduli Api dan Patroli Kawasan Rawan

BANJARBARU - Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menyiagakan 100 kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA), mengaktifkan posko siaga, dan memperkuat patroli kawasan rawan untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menghadapi musim kemarau 2026 yang diperkirakan lebih kering.

“Pencegahan tetap menjadi strategi utama pengendalian karhutla melalui pengawasan intensif pada kawasan rawan, peningkatan kesiapsiagaan personel, serta penguatan koordinasi dengan pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha kehutanan,” kata Kepala Dishut Kalsel Fathimatuzzahra usai mengikuti Apel Kesiapsiagaan Bencana Karhutla Tahun 2026 di Banjarbaru, Senin (6/7).

Ia menyebutkan pengawasan difokuskan pada sejumlah wilayah dengan tingkat kerawanan relatif tinggi, antara lain kawasan ring satu bandara, Taman Hutan Raya (Tahura) Sultan Adam, dan Kabupaten Tanah Laut, sehingga potensi kebakaran dapat dideteksi serta ditangani sejak tahap awal.

“Dinas Kehutanan telah membina dan bersinergi dengan sekitar 100 kelompok MPA yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota melalui Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan Kelompok Tani Hutan (KTH) untuk memperkuat deteksi dini sekaligus penanganan awal apabila muncul titik api,” ujarnya.

Selain melibatkan masyarakat, seluruh posko siaga karhutla telah diaktifkan dan personel Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Brigdalkarhutla) rutin melaksanakan patroli selama musim kemarau guna meningkatkan kewaspadaan serta mempercepat respons terhadap potensi kebakaran di lapangan.

Selain itu, Dishut Kalsel juga memastikan kesiapan para pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), baik dari sisi personel, armada maupun peralatan pemadaman, sehingga apabila terjadi kebakaran dapat segera dilakukan penanganan secara cepat dan terpadu.

Dishut Kalsel kemudian memetakan titik-titik sumber air beserta koordinatnya sebagai dukungan apabila diperlukan operasi water bombing. Pemantauan titik panas (hotspot) dilakukan secara berkelanjutan melalui kerja sama dengan Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup menggunakan aplikasi SIPONGI.

“Seluruh personel di lapangan disiagakan agar setiap potensi kebakaran dapat dideteksi dan ditangani sedini mungkin sebelum berkembang menjadi kebakaran yang lebih besar,” ujar Fathimatuzzahra.

Menghadapi musim kemarau, Pemprov Kalsel mengimbau masyarakat tidak membuka lahan dengan cara membakar serta terus memperkuat sinergi pemerintah, TNI, Polri, dunia usaha, relawan, dan masyarakat untuk menjaga daerah dari ancaman karhutla dan bencana asap.