-
-
- Ekonomi
-
- INDEF Menilai Thomas Djiwandono Mampu Jembatani Kebijakan Fiskal Moneter INDEF Menilai Thomas Djiwando...
INDEF Menilai Thomas Djiwandono Mampu Jembatani Kebijakan Fiskal Moneter
📅 Rabu, 28 Jan 2026, 13:45 WIB | Oleh: Ilham Sudrajat
Doc: DPR RI
JAKARTA - Terpilihnya Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia dinilai memiliki kapasitas untuk menjembatani kebijakan fiskal dan moneter. Demikian disampaikan oleh Kepala Peneliti Center of Macroeconomics and Finance INDEF, Rizal Taufiqurrahman.
"Sebelumnya menjadi Wakil Menteri Keuangan, yang notabene terkait dengan sinergi kebijakan di fiskal. Kedua, kemampuan diplomatik politik di antara fraksis-fraksis DPR," kata dia, Rabu (28/1).
Ia menjelaskan, dari perspektif legislatif, figur seperti Thomas dinilai relatif dapat diterima dalam proses penetapan kebijakan. Dari sisi kualifikasi, latar belakang pendidikannya bersifat multidisiplin dan berwawasan internasional, serta didukung pengalaman yang beragam.
Ia mengakui pengalaman Thomas di sektor keuangan dan moneter masih tergolong terbatas. Namun, ia menilai keputusan penunjukan tersebut mencerminkan preferensi politik, mengingat proses pengambilan keputusan di lembaga seperti DPR.
"Saya melihat keputusan ini adalah keputusan yang mencerminkan preferensi. Kalau bicara politik ya karena di DPR kan politik," kata dia.
Sebaiknya Anda baca juga:
Kendati demikian, ia berharap agar pasar melihat penunjukan tersebut tidak semata sebagai keputusan politis. Melainkan juga sebagai keputusan teknis yang didasarkan pada profesionalisme.
Ia menekankan bahwa aspek teknis, objektivitas, dan kapasitas profesional Thomas seharusnya menjadi pemicu utama dalam menjalankan tugasnya. "Dan memang akan sangat baik dalam jangka pendek ini, ia mampu menarik diri untuk seluruh proses pengambilan keputusan," ucap dia.
Guru Besar FEB UGM, Insukindro, menegaskan bahwa latar belakang pejabat BI tidak dapat dilepaskan dari kerangka kelembagaan BI. Menurut dia, independensi Bank Indonesia secara formal lahir sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999.
Sebaiknya Anda baca juga:
"Sejak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, Bank Indonesia itu independen dari pemerintah. Sebelumnya, BI itu tergantung pada pemerintah dan Gubernur BI adalah anggota kabinet," ujar dia. ils/I-1
Like, Share, Comment:
Jangan Sampai Lewat! Pemutihan Pajak Kendaraan di Kepri Obral Diskon Hingga Gratis Balik Nama
09 Aug 2026
Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas.
Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".
Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.
Google News
Instagram 
YouTube 
TikTok 
Twitter 
Threads
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!