Jenderal Korea Utara Tegaskan Status Negara Nuklir Tak Bisa Diubah, Negara Lain Diminta Setop Kecaman

BEIJING - Wakil Menteri Pertahanan Korea Utara Letnan Jenderal Kim Kang Il menegaskan bahwa status nuklir negaranya tidak dapat diubah serta meminta pihak lain menghentikan kecaman terhadap kebijakan pertahanan Pyongyang.

"Status kami sebagai negara pemilik senjata nuklir, yang telah dikukuhkan melalui konstitusi sebagai hukum tertinggi negara, sama sekali tidak dapat dibatalkan," kata Kim Kang Il dalam sesi panel di Beijing Xiangshan Forum 2026 di Beijing, Kamis (17/9).

Kehadiran Kim dalam forum keamanan internasional tersebut menandai salah satu kemunculan pejabat tingkat tinggi Korea Utara di luar negeri yang relatif jarang terjadi. Kehadirannya berlangsung ketika Pyongyang juga berupaya mempererat hubungan dengan Tiongkok di tengah ketegangan dengan Washington dan sekutunya.

"Negara-negara yang dianggap sebagai musuh dan menyimpan niat paling bermusuhan serta fanatik terhadap negara kami harus menghentikan kecaman terhadap kebijakan pertahanan kami yang sah dan bersifat membela diri, serta meninggalkan khayalan denuklirisasi yang tidak realistis," tegas Kim.

Kim mengatakan semakin besar ancaman serangan nuklir dari kekuatan yang memusuhi Korea Utara dan semakin intensif langkah-langkah konfrontatif melalui aliansi nuklir, semakin besar pula kebutuhan negaranya untuk memperluas dan memperkuat daya tangkal perang nuklir sebagai upaya membela diri.

"Berdasarkan prinsip menjamin keamanan dan menjaga perdamaian melalui kekuatan yang tangguh, kami akan dengan teguh mempertahankan perdamaian serta stabilitas di Semenanjung Korea dan kawasan," ungkap Kim.

Ia meminta masyarakat internasional melihat secara tepat akar penyebab meningkatnya ketegangan di Semenanjung Korea, wilayah sekitarnya, dan kawasan Asia-Pasifik secara keseluruhan, serta menyuarakan sikap bersama untuk menjaga keadilan internasional.

"Belakangan ini fondasi perdamaian dan keamanan dunia terguncang hebat akibat keserakahan geopolitik yang brutal dan tidak terbatas serta ambisi hegemoni Amerika Serikat dan kekuatan-kekuatan pengikutnya. Di Semenanjung Korea, blok militer agresif yang berbagi kemampuan nuklir terus diperluas dan diperkuat," tambah Kim.

Kim menyebut berbagai latihan militer yang mengandaikan penggunaan senjata nuklir dilakukan secara terbuka dan dinilainya mengganggu perdamaian serta keamanan kawasan.

"Secara khusus, AS telah mengadopsi strategi nuklir baru yang menitikberatkan pada peningkatan kemampuan serangan dengan menggunakan senjata nuklir taktis untuk menghadapi potensi konflik kawasan sehingga negara itu mengembangkan kekuatan nuklirnya agar dapat digunakan dalam pertempuran nyata," jelas Kim.

Kim juga menambahkan bahwa dengan memanfaatkan situasi internasional yang kacau, Jepang dan Korea Selatan terjebak dalam apa yang disebutnya “ketundukan ekstrem” kepada AS sehingga gencar meningkatkan kekuatan militer secara serampangan dengan tujuan memiliki senjata nuklir, di bawah pembiaran dan dorongan AS.

"Akibatnya, perubahan kerangka kerja sama militer trilateral AS-Jepang-Korsel menjadi aliansi nuklir disebut mulai menjadi kenyataan. Semenanjung Korea pun tidak dapat keluar dari lingkaran setan konfrontasi yang dilakukan AS dan sekutunya," ungkap Kim.

Kebijakan nuklir Korut, menurut Kim, diadopsi dengan secara tepat mencerminkan kebutuhan keamanan nasional dalam menghadapi ancaman yang ada saat ini maupun ancaman pada masa mendatang.

"Upaya negara-negara yang dianggap sebagai musuh untuk terus meningkatkan kekuatan nuklir memberikan alasan yang cukup bagi republik kami untuk membangun perisai nuklir yang sempurna, sekaligus semakin menegaskan keabsahan dan perlunya kebijakan penguatan kekuatan nuklir," tambah Kim.