Belum Ada Upaya Serius Pemerintah untuk Perbaiki Kualitas Udara yang terus Memburuk

JAKARTA - Analisis terbaru Center for Research on Energy and Clean Air (CREA) menunjukkan total kematian akibat polusi udara mencapai 3.700 jiwa di 15 provinsi yang paling terdampak baik karena kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) maupun non karhutla seperti polusi udara karena asap pabrik dan asap kendaraan bermotor di perkotaan. 

Analis CREA, Katherine Hasan dalam keterangan tertulisnya baru-baru ini mengatakan CREA telah meluncurkan tracker data kualitas udara yang memantau tren PM2.5 di 13 kota besar dengan mengintegrasikan data resmi dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta (DLH Jakarta), serta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Berdasarkan pengamatan CREA,sejumlah kota besar di Indonesia menunjukkan kondisi yang mengkhawatirkan. Jabodetabek misalnya, konsentrasi PM2,5 mencapai 30-55 mikrogram per kubik, 6-11 kali lipat lebih tinggi dari pedoman WHO tahun 2021 sebesar 5 mikrogram per kubik per tahun.

“Di tengah kondisi kering dan minim hujan yang masih berlanjut, 42 juta penduduk di Jabodetabek berpotensi terus terpapar kualitas udara yang tidak sehat hingga penghujung musim kemarau di akhir tahun,” kata Catherine.

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menilai Pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Jabodetabek tidak melakukan upaya serius untuk memperbaiki kualitas udara yang terus memburuk.

“Temuan CREA bukan pertama kali dan fakta bahwa tidak adanya perbaikan kualitas udara di Jabodetabek dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa otoritas yang ada, tidak melakukan upaya-upaya serius untuk memperbaiki situasi ini,” kata Fabby.

Fabby mengingatkan, pada 2023 lalu, Presiden Jokowi saat itu sempat membentuk satgas untuk mengatasi buruknya polusi udara Jabodetabek dengan dua rekomendasi penting.

Pertama, peningkatan kualitas BBM. Pada saat diusulkan minimum BBM yang beredar berstandar Euro IV dan ini sesuai dengan PermenLH 2018. Kedua, penutupan PLTU-PLTU yang tidak memenuhi ketentuan ambang batas emisi yang sudah diatur oleh Permen LHK tahun 2019, dan audit emisi dari PLTU di Jabodetabek. “Sempat ada gebrakan di awal-awal tapi tidak ada kabar kelanjutannya,” jelasnya.

Partikel Mikro

Diminta dalam kesempatan terpisah, pakar lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Arie Dipareza Syafei, mengaku prihatin atas kebakaran hutan dan lahan yang terjadi setiap tahun.

“Jelas kita prihatin, tapi memang masalahnya kompleks,” kata Arie.

Menurut pakar bidang pencemaran udara itu, kebakaran hutan dan lahan tidak hanya menimbulkan persoalan berupa hilangnya tutupan vegetasi, tetapi juga menghasilkan polusi udara yang dapat menyebar mengikuti arah dan kondisi angin.

“Kalau terjadi kebakaran hutan, yang perlu kita waspadai bukan cuma apinya, tapi juga asap dan polutan yang ikut terbawa. Ini bisa membuat kualitas udara di sekitar lokasi maupun wilayah lain ikut menurun.”

“Kabut asap bisa bergerak mengikuti arah angin. Jadi, wilayah yang cukup jauh dari titik kebakaran pun belum tentu aman dari dampaknya. Karena itu, pemantauan kualitas udara penting dilakukan, terutama ketika kebakaran berlangsung cukup besar,” katanya.