Anggaran ESDM Rp27 Triliun, 10.068 Titik Masih Butuh Akses Listrik

Menanggapi hal tersebut, Bahlil mengatakan pemerintah tetap membutuhkan data untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Namun, proses administrasi tidak boleh membuat pelayanan kepada masyarakat tertunda.

"Desil itu penting, tapi jangan kita tunggu desil dulu baru orang lampu nyala," ujar Bahlil.

Untuk 2027, BPBL ditargetkan menjangkau 400 ribu rumah tangga dengan anggaran sekitar Rp949 miliar. Bahlil juga meminta dukungan Komisi XII DPR RI untuk membantu mengidentifikasi masyarakat yang membutuhkan akses listrik.

Infrastruktur Energi

Selain BPBL dan pembangunan listrik desa, anggaran 2027 mencakup sejumlah proyek infrastruktur energi lainnya.

Pemerintah mengalokasikan Rp3,95 triliun untuk pembangunan Pipa Gas Bumi Dumai-Sei Mangkei, Rp702,38 miliar untuk Pipa Transmisi Gas Semarang-Solo-Yogyakarta, serta Rp577,56 miliar untuk Pipa Transmisi Gas Cirebon-Bandung.

Program lainnya meliputi penyediaan 14 ribu paket konverter kit bagi petani sebesar Rp158,5 miliar, tiga unit PLTMH Rp58,58 miliar, program kompor listrik Rp815,56 miliar, konversi 63 ribu unit sepeda motor listrik Rp635,24 miliar, serta pembangunan Kapal Geomarin V sebesar Rp130,46 miliar.

Sementara itu, sekitar Rp3,59 triliun dialokasikan untuk belanja operasional dan Rp1,27 triliun untuk program publik nonfisik.

Bahlil mengatakan pemerintah berupaya memastikan pembangunan infrastruktur energi dilakukan secara merata dengan mempertimbangkan kebutuhan setiap wilayah.

"Maka kita akan melakukan secara adil dari Aceh sampai Papua. Jadi, tapi proporsionalnya adalah daerah-daerah yang memang membutuhkan kecepatan," ucapnya.

Dengan masih adanya 10.068 titik desa dan dusun yang membutuhkan penanganan kelistrikan, tantangan pemerintah pada 2027 bukan hanya memastikan besarnya anggaran terserap, tetapi juga memastikan pembangunan benar-benar menjangkau wilayah yang masih menghadapi keterbatasan akses energi.

Percepatan elektrifikasi sekaligus ketepatan sasaran bantuan menjadi dua hal yang perlu berjalan beriringan agar alokasi anggaran energi memberikan dampak langsung bagi masyarakat.