Anggaran ESDM Rp27 Triliun, 10.068 Titik Masih Butuh Akses Listrik

Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendapat pagu anggaran Rp27,37 triliun untuk 2027, dengan sekitar 82 persen atau Rp22,51 triliun diarahkan untuk program strategis dan pembangunan infrastruktur energi.

Namun, besarnya alokasi tersebut masih dihadapkan pada pekerjaan rumah berupa ribuan desa dan dusun yang belum mendapatkan akses listrik secara memadai.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan pagu anggaran Kementerian ESDM 2027 tidak mengalami perubahan dan ditetapkan sebesar Rp27,37 triliun.

"Ditetapkan pagu Kementerian ESDM tahun 2027 tidak mengalami perubahan seperti apa yang pimpinan sampaikan sebesar Rp27,37 triliun," ujar Bahlil dalam Rapat Kerja bersama Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (16/9).

Dari total anggaran tersebut, Rp22,51 triliun dialokasikan untuk program strategis dan pembangunan infrastruktur. Salah satu alokasi terbesar yakni Rp9,32 triliun untuk pembangunan infrastruktur listrik desa di 1.250 lokasi.

Pemerintah juga menyiapkan Rp5,21 triliun untuk pembangunan jaringan gas rumah tangga sebanyak 959.232 sambungan rumah serta Rp949 miliar untuk Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) bagi 400 ribu rumah tangga.

Persoalan pemerataan akses listrik menjadi sorotan karena berdasarkan penyampaian Bahlil masih terdapat sekitar 10.068 titik desa dan dusun yang membutuhkan penanganan terkait akses kelistrikan.

Pada program 2025 yang diresmikan pada 2026, pemerintah telah menangani sekitar 1.416 titik, sementara program 2026 mencakup sekitar 1.300 titik.

Angka tersebut menunjukkan masih besarnya kebutuhan elektrifikasi di berbagai wilayah, sementara pemerintah harus terus mengejar perluasan akses listrik melalui pembangunan infrastruktur dan bantuan langsung kepada masyarakat.

Ketepatan Sasaran

Dalam pembahasan anggaran 2027, persoalan akses listrik tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan anggaran, tetapi juga mekanisme penetapan penerima bantuan.

Komisi XII DPR RI mengapresiasi percepatan program BPBL, tetapi meminta agar proses penetapan penerima manfaat tidak justru memperlambat masyarakat yang membutuhkan akses listrik.

Anggota Komisi XII DPR RI Ratna Juwita Sari mengatakan survei penerima BPBL selama ini dilakukan melalui mekanisme yang lebih langsung melihat kondisi masyarakat di lapangan.

"Survei penerima BPBL selama ini dilakukan melalui mekanisme yang dinilai lebih langsung melihat kondisi masyarakat di lapangan," kata Ratna.

Ia meminta peningkatan target BPBL pada 2027 tidak terhambat oleh penerapan data desil yang belum sepenuhnya siap.