ADB Kucurkan 650 Juta Dolar AS, Fiskal RI Dapat Suntikan Segar

JAKARTA – Pinjaman dari Asian Development Bank (ADB) menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung berbagai proyek strategis di Indonesia.

Pembiayaan tersebut tidak hanya menyediakan tambahan ruang fiskal, tetapi juga dapat diarahkan untuk memperkuat infrastruktur, meningkatkan kualitas layanan publik, serta mendorong pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Namun, pemanfaatannya tetap perlu memperhatikan kemampuan pembayaran, efektivitas proyek, dan besarnya manfaat ekonomi agar tambahan utang benar-benar menghasilkan nilai pembangunan yang sepadan.

Bank Pembangunan Asia (ADB) menyetujui program pinjaman senilai 650 juta dolar AS atau setara Rp11,5 triliun untuk mendukung Indonesia memodernisasi pengelolaan fiskal daerah, memajukan tata kelola secara digital, dan meningkatkan penyampaian layanan publik.

Dalam subprogram Program Percepatan Desentralisasi demi Meningkatkan Tata Kelola Daerah (Accelerating Decentralization for Improved Local Governance/ADIL), fasilitas pinjaman ADB akan memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengelola dana publik.

“Program ini akan mendukung platform digital nasional baru untuk integrasi dan pelaporan data fiskal, serta penilaian pajak properti yang lebih adil guna meningkatkan pendapatan daerah,” kata Direktur ADB untuk Indonesia Bobur Alimov dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (16/9).

Selain itu, kerangka kerja sama juga mencakup berbagai isu terkait perlindungan hak-hak sipil, termasuk perencanaan dan penganggaran yang responsif untuk melindungi perempuan dan anak perempuan, serta integrasi risiko bencana.

"Aspirasi Pemerintah Indonesia untuk menjadi negara berpenghasilan tinggi pada tahun 2045 didukung secara strategis oleh pembangunan ekonomi di berbagai provinsi, kabupaten, dan desa, tempat layanan publik esensial diberikan. Arsitektur fiskal dan digital negara yang semakin diperkuat memungkinkan penyediaan layanan yang lebih baik bagi masyarakat," ujar Bobur.

Bobur menuturkan 35-40 persen dari total pengeluaran publik, termasuk untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur lokal, dikelola di tingkat daerah.

Karena itu, menurut dia, penguatan sistem pengelolaan keuangan publik di daerah menjadi penting untuk mengatasi ketimpangan kemampuan fiskal dan administratif.

Ketimpangan tersebut bisa memengaruhi administrasi perpajakan, koordinasi kebijakan, dan penyediaan layanan publik di berbagai wilayah.

Program ADIL merupakan kelanjutan dari Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Program ini ditujukan untuk mengatasi berbagai tantangan struktural dalam sistem fiskal daerah di Indonesia.

Program tersebut juga mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 (RPJMN) dan Visi Indonesia Emas 2045, khususnya dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan dan ketimpangan, serta memperkuat keberlanjutan lingkungan.

Sebagai informasi, ADB merupakan bank pembangunan multilateral yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan, inklusif, dan tangguh di kawasan Asia dan Pasifik.