Utang Luar Negeri Juli 2026 Naik, RI Dibayangi Beban 454,8 Miliar Dollar AS

JAKARTA – Kenaikan utang luar negeri perlu dicermati karena tidak hanya menyangkut bertambahnya kewajiban, tetapi juga meningkatkan kebutuhan pembayaran pokok dan bunga di tengah ketidakpastian global.

Jika pertumbuhan utang tidak diimbangi peningkatan produktivitas dan kapasitas ekspor, ruang fiskal serta ketahanan eksternal berpotensi semakin tertekan.

Bank Indonesia (BI) melaporkan posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia pada Juli 2026 tumbuh sebesar 4,9 persen secara tahunan (year on year/yoy) sehingga mencapai 454,8 miliar dolar AS, dengan rasio ULN terhadap PDB sebesar 30,7 persen.

Posisi ULN pada periode tersebut relatif stabil apabila dibandingkan dengan posisi pada Juni 2026 yang sebesar 454,5 miliar dolar AS.

"Posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia pada Juli 2026 tetap terjaga," kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (15/9).

Lebih lanjut, perkembangan ULN pada Juli 2026 terutama dipengaruhi oleh peningkatan ULN publik di tengah penurunan ULN swasta.

Posisi ULN pemerintah pada Juli 2026 tercatat 218,4 miliar dolar AS atau tumbuh sebesar 3,2 persen (yoy).

Perkembangan ULN pemerintah tersebut terutama dipengaruhi oleh aliran masuk pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional yang mencerminkan kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia tetap terjaga.

Pemerintah tetap berkomitmen untuk menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara prudent, terukur, dan fleksibel untuk mewujudkan pembiayaan yang efisien dan optimal.

Sebagai salah satu komponen dalam instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif dengan tetap memperhatikan aspek sustainabilitas pengelolaan ULN.

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk mendukung sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (22,0 persen dari total ULN pemerintah); administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (20,7 persen); jasa pendidikan (16,2 persen); konstruksi (11,5 persen); serta transportasi dan pergudangan (8,5 persen).

Posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN pemerintah merupakan utang jangka panjang.

Di sisi lain, posisi ULN swasta pada Juli 2026 tercatat sebesar 194,5 miliar dolar AS atau mengalami kontraksi sebesar 1,2 persen (yoy).

Perkembangan tersebut didorong oleh ULN kelompok peminjam bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) dan lembaga keuangan (financial corporations) yang masing-masing mengalami kontraksi sebesar 1,4 persen (yoy) dan 0,3 persen (yoy).