Surplus Beras 3,67 Juta Ton, Mengapa Harga di Daerah Terpencil Masih Mahal?

Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa mengatakan percepatan penyaluran dilakukan untuk mengendalikan perkembangan harga beras, terutama di tengah tantangan El Nino pada puncak musim kemarau.

Operasi Pasar

Pengamat pertanian Khudori menilai pemerintah masih perlu memperkuat operasi pasar melalui program SPHP untuk menahan kenaikan harga beras yang berlangsung selama tujuh bulan berturut-turut pada 2026.

Menurutnya, penyaluran SPHP perlu difokuskan ke wilayah yang mengalami kenaikan harga paling tinggi, terutama sebagian besar daerah zona II dan III di kawasan Indonesia timur.

“Wilayah-wilayah dengan harga beras tinggi, seperti mayoritas daerah zona II dan III di timur Indonesia, bisa menjadi sasaran. Wilayah tersebut bisa di-'bom' beras SPHP. Berapa pun kebutuhan, beras dipenuhi,” kata Khudori dalam pernyataan di Jakarta, Kamis.

Khudori juga menilai bukan hanya volume SPHP yang perlu diperbesar, tetapi mekanisme distribusinya harus dievaluasi agar beras benar-benar sampai ke pasar yang membutuhkan.

Menurut dia, beras SPHP yang mayoritas merupakan beras medium memiliki keterbatasan dalam memengaruhi harga seluruh segmen pasar karena masyarakat juga mengonsumsi beras premium dan jenis beras lainnya.

Ia mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan harga beras di tingkat penggilingan, grosir, dan konsumen masih mengalami kenaikan sejak awal 2026.

Pada Juli 2026, harga beras di tingkat penggilingan naik 0,94 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Sementara harga di tingkat grosir dan konsumen masing-masing meningkat 0,41 persen dan 0,49 persen.

Pada pekan pertama Agustus 2026, harga beras di tingkat konsumen mencapai rata-rata Rp15.545 per kilogram, naik 0,16 persen dibandingkan Juli. Harga tersebut juga berada di atas harga eceran tertinggi (HET) beras medium maupun premium di zona I yang masing-masing sebesar Rp13.500 dan Rp14.900 per kg.

Kenaikan harga itu terjadi ketika stok beras pemerintah di gudang Perum Bulog justru masih mencapai sekitar 5,25 juta ton per 9 Agustus 2026.