Jaga likuiditas BPD di Tengah Perubahan Kebijakan Pengelolaan dan Penyaluran Dana Pemerintah.
📅 Jumat, 21 Agu 2026, 15:25 WIB | Oleh: Vitto BudiFauzi merekomendasikan tiga langkah konkret. Pertama, BPD perlu segera merampungkan konsolidasi Kelompok Usaha Bank (KUB) untuk menjamin kecukupan modal inti dan akses likuiditas intra-grup.
Kedua, Tabungan Simpeda perlu dimodernisasi menjadi digital account berbasis aplikasi untuk menjaring nasabah ritel non-ASN sekaligus menekan CoF. Ketiga, BPD perlu membangun platform teknologi dan cyber security bersama.
Lebih lanjut, Fauzi menegaskan, transformasi BPD tidak cukup mengandalkan dukungan pemerintah dan regulator.
"Dukungan dari Pemerintah, DPR RI dan KSSK (Kemenkeu, Bank Indonesia, OJK, dan LPS) akan terus hadir untuk menjaga ketahanan serta stabilitas likuiditas BPD. Namun, kunci utama transformasi dan daya saing BPD tetap berada di tangan Bapak dan Ibu sekalian selaku Manajemen dari BPD itu sendiri, melalui penguatan tata kelola (good corporate governance), akselerasi digitalisasi, efisiensi biaya dana, serta keberanian untuk menjemput bola dengan turun langsung membiayai UMKM dan sektor produktif di daerah," katanya.
Ia juga menekankan posisi strategis BPD sebagai penggerak ekonomi daerah. "BPD bukan sekadar lembaga perbankan biasa. BPD adalah jantung perekonomian daerah yang membawa amanah konstitusi untuk menyejahterakan rakyat di seluruh pelosok Nusantara," pungkasnya.
Like, Share, Comment:
Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas.
Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".
Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.
Google News
Instagram 
YouTube 
TikTok 
Twitter 
Threads
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!