Biaya Logistik Tinggi, Ikut Menambah Beban Keuangan Masyarakat

Penyimpanan Barang

JAKARTA - Dosen Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung (SBM ITB) Berty Argiyantari menilai integrasi sistem menjadi kunci untuk meningkatkan efisiensi logistik nasional.

Indonesia katanya telah memiliki berbagai aset pendukung logistik, mulai dari pelabuhan, gudang hingga depo, namun pemanfaatannya perlu semakin terhubung sebagai satu kesatuan sistem.

“Secara aset, kita sudah punya konektivitas, pelabuhan, gudang, depo, tapi secara sistem belum terintegrasi.

Masih jalan sendiri-sendiri sehingga biaya naik dan lead time panjang,” kata Berty dalam sesi Transportation pada Industrial Summit 2026 di Jakarta, Kamis (20/8).

Menurut dia, peningkatan kinerja logistik tidak cukup dilakukan dengan mengoptimalkan masing-masing aset secara terpisah, tetapi memerlukan keterhubungan antartitik dalam rantai pasok agar pergerakan barang semakin efisien.

Berty menilai sistem logistik yang terintegrasi diperlukan untuk menopang aktivitas ekonomi karena teknologi maupun infrastruktur yang tersedia perlu terhubung hingga proses pengiriman barang kepada konsumen.

“Ke depannya, kita harap semua terkoneksi dari demand sampai konsumen secara end-to-end,” ujarnya.

Salah satu tantangan yang dicatat Berty adalah backhaul atau ketersediaan muatan balik setelah kendaraan mengirimkan barang ke daerah tujuan.

“Masalah terbesar adalah backhaul, muatan balik. Kita kirim 10 truk ke Surabaya, baliknya yang ada isinya cuma 4-5 truk. Sisanya kosong atau menunggu,” tuturnya.

Menurut Berty, kondisi tersebut menunjukkan masih terdapat kapasitas angkutan yang dapat dioptimalkan dengan mempertemukan kebutuhan pengiriman dari berbagai titik dalam suatu sistem logistik yang lebih terhubung.

Karena itu, ia menilai indikator keberhasilan pengelolaan logistik perlu bergeser dari sekadar kinerja setiap aset menuju optimalisasi keseluruhan proses rantai pasok.

“Key Performance Indikator (KPI) kita harus bergeser dari sekadar performa aset ke optimalisasi end-to-end yang menciptakan nilai bagi konsumen,” ujarnya.

Pemerintah sendiri menargetkan biaya logistik turun dari angka dasar 14,29 persen terhadap PDB pada 2022 menjadi 12,5 persen pada 2029 dan terus ditekan hingga 8 persen pada 2045.