Jaga likuiditas BPD di Tengah Perubahan Kebijakan Pengelolaan dan Penyaluran Dana Pemerintah.
📅 Jumat, 21 Agu 2026, 15:25 WIB | Oleh: Vitto BudiDalam seminar tersebut, Asbanda juga mendorong terciptanya level playing field bagi BPD dalam berbagai program dan transaksi pemerintah.
Agus mengatakan, BPD yang memenuhi standar teknologi, tata kelola, kualitas layanan, dan manajemen risiko perlu memperoleh kesempatan yang setara untuk menjadi bank penyalur maupun mitra pemerintah.
Selain meminta kesempatan yang setara, Asbanda juga mendorong agar dana pemerintah dapat dimanfaatkan sebagai instrumen intermediasi produktif di daerah.
Penempatan dana pada BPD yang sehat, menurut Agus, dapat dikaitkan dengan pembiayaan sektor prioritas, seperti UMKM, pangan, perumahan, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Dengan demikian, dana tersebut tidak hanya berhenti sebagai likuiditas, tetapi juga dapat memberikan efek pengganda terhadap perekonomian daerah.
Naik Kelas
Sementara itu, Mian, Wakil Gubernur Bengkulu, menilai BPD perlu terus bertransformasi dan tidak hanya dipandang sebagai bank milik pemerintah daerah.
“Kita tidak boleh lagi memandang BPD hanya sebagai bank milik pemerintah daerah. Lebih dari itu, BPD harus menjadi bank yang kompetitif, profesional, sehat, inovatif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat di era digitalisasi,” ujarnya.
Menurut Mian, penguatan permodalan, peningkatan kualitas layanan, transformasi digital, dan sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan menjadi langkah penting untuk memperbesar peran BPD dalam mendukung perekonomian daerah.
Ia berharap Bank Bengkulu terus meningkatkan kinerja dan semakin aktif mendukung sektor-sektor produktif di Bengkulu.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama Bank Bengkulu Iswahyudi mengatakan, pelaksanaan seminar tersebut juga menjadi bagian dari rangkaian Undian Nasional Tabungan Simpeda Tahun XXXVII-2026 yang digelar di Bengkulu.
“Mudah-mudahan seminar hari ini bisa kita hasilkan pemikiran-pemikiran, rekomendasi yang dapat kita berikan kepada pemerintah untuk kemajuan pembangunan daerah melalui bank daerah,” kata Iswahyudi yang juga menjadi moderator.
Sementara itu, Anggota DPR RI Fauzi Amro, selaku narasumber, menilai likuiditas BPD secara nasional masih tebal dan memadai. Namun, tingginya cost of fund (CoF) menjadi salah satu kerentanan BPD.
Menurut Fauzi, tingginya biaya dana dipengaruhi ketergantungan BPD pada dana mahal institusi melalui special rate serta pola dana APBD.
Like, Share, Comment:
Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas.
Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".
Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.
Google News
Instagram 
YouTube 
TikTok 
Twitter 
Threads
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!