Jaga likuiditas BPD di Tengah Perubahan Kebijakan Pengelolaan dan Penyaluran Dana Pemerintah.

BENGKULU- Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) dan Bank Bengkulu menggelar Seminar Nasional Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (BPD-SI) di Bengkulu, Jumat (21/8).

Seminar bertema “Dukungan Pemerintah terhadap Penguatan Likuiditas BPD dalam Meningkatkan Stabilitas Sistem Keuangan Nasional” tersebut merupakan bagian dari rangkaian Undian Nasional Tabungan Simpeda Tahun XXXVII-2026.

Seminar dibuka oleh Wakil Gubernur Bengkulu, Mian dan Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fauzi Amro. Hadir pula Ketua Umum Asbanda Agus Haryoto Widodo, Direktur Utama Bank Bengkulu Iswahyudi, jajaran direksi BPD, serta sejumlah pemangku kepentingan.

Salah satu isu yang mengemuka dalam seminar tersebut adalah perlunya menjaga likuiditas BPD di tengah perubahan kebijakan pengelolaan dan penyaluran dana pemerintah.

Ketua Umum Asbanda Agus Haryoto Widodo mengingatkan, kebijakan yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan mempercepat penyaluran dana perlu tetap mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem keuangan daerah.

Menurutnya, BPD memiliki karakteristik yang berbeda dengan bank pada umumnya karena struktur pendanaannya erat berkaitan dengan siklus fiskal daerah, mulai dari transfer pemerintah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pembayaran gaji aparatur sipil negara (ASN), hingga transaksi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Aset BPD Tembus Rp1.043 Triliun

Agus mengatakan, secara nasional kondisi industri perbankan masih kuat dan likuiditas secara agregat tetap memadai. Namun, kondisi tersebut belum tentu mencerminkan distribusi likuiditas yang merata, termasuk bagi BPD.

Hingga Juni 2026, total aset 27 BPD mencapai sekitar 1.043 triliun rupiah. Sementara itu, total kredit yang disalurkan sekitar Rp673 triliun dan dana pihak ketiga (DPK) sekitar 770 triliun rupiah.

Meski secara fundamental BPD berada dalam kondisi sehat, Agus menilai tekanan terhadap sumber pendanaan tetap perlu diantisipasi. Di sisi lain, fungsi intermediasi terus tumbuh dan kebutuhan pembiayaan di daerah juga semakin besar.

Jika persaingan penghimpunan dana semakin ketat, kondisi tersebut berpotensi meningkatkan biaya dana atau cost of fund. Pada akhirnya, hal itu dapat memengaruhi kemampuan BPD dalam menyediakan pembiayaan dengan harga yang kompetitif.

“Likuiditas BPD adalah bagian dari kapasitas pembangunan daerah," lanjutnya.

Karena itu, Asbanda mendorong agar kebijakan nasional tetap menjaga keseimbangan antara efisiensi di tingkat pusat dan ketahanan keuangan daerah.

BPD Minta Kesempatan Setara

Dalam seminar tersebut, Asbanda juga mendorong terciptanya level playing field bagi BPD dalam berbagai program dan transaksi pemerintah.

Agus mengatakan, BPD yang memenuhi standar teknologi, tata kelola, kualitas layanan, dan manajemen risiko perlu memperoleh kesempatan yang setara untuk menjadi bank penyalur maupun mitra pemerintah.