BNPB Gelar Rakortek PB 2026, Dorong Penguatan Penanganan Bencana Nasional

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menggelar Rapat Koordinasi Teknis Penanggulangan Bencana (Rakortek PB) 2026 untuk mendorong penguatan program penanggulangan bencana yang lebih tepat sasaran serta terintegrasi. 

Pelaksana harian (Plh) Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Dodi Yuleova di Jakarta, Selasa (11/8), mengatakan Rakortek PB yang berlangsung pada 10-13 Agustus di Kota Bogor, Jawa Barat tersebut menjadi forum strategis memperkuat sinkronisasi program pusat dan daerah.  

"Forum ini diikuti oleh jajaran BPBD dan Bappeda provinsi se-Indonesia serta unit kerja BNPB guna mendorong penanganan bencana yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan," kata dia.

Dia menjelaskan bahwa salah satu fokus utama pada hari pertama forum tersebut adalah pembahasan mendalam mengenai evaluasi dan pengalaman penanganan bencana banjir bandang-tanah longsor karena Siklon Senyar di Provinsi Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.   

Pembelajaran dari penanganan Siklon Senyar di kawasan tersebut dijadikan studi kasus penting untuk memperkuat kapasitas daerah dalam menghadapi ancaman bencana ber-dampak luas dan kompleks di masa mendatang.  

Guna memperkaya wawasan peserta, sesi praktik menghadirkan sejumlah pakar dan praktisi kebencanaan di antaranya Dody Ruswandi, Fajar Setiawan, Muhammad Diharmasyah, serta Kalaksa BPBD Provinsi Jawa Timur Gatot Soebroto.  

Dodi menegaskan bahwa setiap wilayah di Indonesia memiliki karakteristik risiko serta kapasitas kebencanaan yang berbeda-beda, sehingga sinergi dan perbandingan praktik baik antar-pemerintah daerah sangat krusial.

"Pengalaman penanganan bencana di suatu daerah dapat menjadi pembelajaran bagi daerah lain, sekaligus menjadi dasar untuk memperkuat perencanaan dan program penanggulangan bencana," kata dia, seraya berharap melalui Rakortek PB 2026 ini, seluruh BPBD dan Bappeda dapat menyusun rencana aksi mitigasi yang lebih terukur, presisi, dan sesuai dengan ancaman risiko geologis maupun hidrometeorologi di wilayah masing-masing.