Akses Keuangan Meluas, UMKM Indonesia Masih Sulit Raih Pendapatan Stabil

JAKARTA — Tingkat inklusi keuangan Indonesia terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2025 yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Badan Pusat Statistik (BPS), indeks inklusi keuangan nasional mencapai 80,51 persen.

Namun, capaian tersebut dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kondisi kesehatan finansial masyarakat, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Data World Bank Global Findex menunjukkan lebih dari 60 persen UMKM di Indonesia masih mengalami kesulitan memperoleh pendapatan yang stabil. Kondisi itu berdampak pada kemampuan rumah tangga dalam mengelola, menabung, dan merencanakan keuangan keluarga.

Kesenjangan antara akses layanan keuangan dan kondisi finansial masyarakat ini menjadi sorotan dalam rangkaian Road to The 2026 Asia Grassroots Forum: Accelerating Growth, Nurturing Changemakers yang digelar Amartha Financial dan difasilitasi Koalisi Ekonomi Membumi (KEM), di Jakarta pada hari Kamis (7/5).

Diskusi tersebut dihadiri lebih dari 20 mitra lintas sektor, mulai dari lembaga sosial masyarakat, perusahaan, peneliti, hingga perwakilan pemerintah. Forum ini membahas pentingnya pendekatan financial health atau kesehatan finansial yang tidak hanya berfokus pada akses layanan keuangan, tetapi juga pada kemampuan masyarakat dalam mengelola risiko dan mengambil keputusan keuangan secara bijak.

Chief Compliance & Sustainability Officer Amartha, Aria Widyanto, mengatakan akses keuangan merupakan instrumen penting untuk mendorong kemajuan UMKM. Namun, menurutnya, akses tersebut perlu dibarengi berbagai intervensi pendukung.

“Akses keuangan perlu dibarengi dengan pendampingan, edukasi, teknologi yang mudah, akses pasar, hingga kebijakan. Inilah yang mendasari Amartha mengumpulkan para mitra lintas sektor untuk bersama-sama merumuskan berbagai intervensi yang mampu mendorong ketahanan kesehatan keuangan bagi komunitas akar rumput,” ujar Aria pada kesematan tersebut.

Menurut Aria, konsep financial health perlu disusun berdasarkan kondisi nyata masyarakat akar rumput, termasuk pendapatan yang tidak menentu, risiko usaha, dan kemampuan mengelola keuangan sehari-hari.

Direktur Eksekutif Koalisi Ekonomi Membumi (KEM), Fito Rahdianto, menilai inisiatif tersebut penting untuk menghadirkan perspektif masyarakat akar rumput dalam perumusan konsep kesehatan finansial.

“Melalui forum ini, berbagai pihak dapat menyelaraskan pandangan dan membangun pendekatan yang lebih relevan, aplikatif, serta berdampak bagi ketahanan finansial dan kesejahteraan masyarakat,” kata Fito.

Hal senada disampaikan Analis Departemen Ekonomi Keuangan Inklusif dan Hijau Bank Indonesia, Siti Humaira. Ia menilai financial health menawarkan cara pandang yang lebih menyeluruh dalam melihat kondisi keuangan masyarakat.

“Karena konsep ini masih relatif baru, penting untuk menyamakan pemahaman mengenai definisi serta bentuk implementasinya,” ujarnya.

Pembahasan mengenai financial health juga akan menjadi fokus utama dalam The 2026 Asia Grassroots Forum yang akan digelar pada 3-4 Juni 2026 di Hotel Shangri-La, Jakarta. Forum bertema “Enabling Growth, Elevating Financial Health” itu diproyeksikan menghadirkan lebih dari 500 delegasi lintas sektor, termasuk pembuat kebijakan, investor, akademisi, perusahaan teknologi, hingga komunitas akar rumput dari dalam dan luar negeri.

Aria mengatakan keberhasilan financial health tidak hanya diukur dari banyaknya masyarakat yang memiliki akses keuangan, tetapi juga dari kemampuan komunitas akar rumput menghadapi berbagai risiko ekonomi.

“Melalui The 2026 Asia Grassroots Forum, Amartha mengajak para pembuat kebijakan, pelaku industri, komunitas, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya untuk berkontribusi dalam merumuskan solusi financial health yang relevan dan dapat diimplementasikan secara luas,” katanya.