Bunga Pinjaman Bulog Dipangkas! Dari 8 Jadi 5 Persen, Ini Dampaknya ke Harga Beras

JAKARTA – Hingga awal Agustus 2026, realisasi penyerapan hasil produksi petani dalam negeri telah melampaui 3,5 juta ton setara beras atau mendekati target 4 juta ton sepanjang tahun. Capaian ini semakin memperkuat Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebagai instrumen menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan.

Capaian itu juga diperkuat melalui kebijakan baru Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang menetapkan formula pembiayaan penugasan Perum Bulog secara lebih terukur melalui Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 3 Tahun 2026.

Dalam beleid tersebut ditetapkan nominal margin penugasan Perum BULOG dihitung dari total biaya pengadaan beras dalam negeri dan biaya kemasan setelah dikurangi hasil penjualan produk samping. Nilai tersebut kemudian dibagi dengan kuantum pengadaan setara beras untuk mendapatkan margin per kilogram, yang selanjutnya dikalikan 7 persen sebagai dasar penetapan nominal margin.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan penyesuaian margin penugasan menjadi bentuk dukungan pemerintah terhadap Bulog dalam menjalankan penugasan menjaga CBP sekaligus memperkuat fondasi swasembada pangan.

"Intinya dengan diberikan kenaikan margin fee jadi 7 persen, itu merupakan penghargaan dari pemerintah. Ini kan reward dari pemerintah karena Bulog mendukung keberhasilan pemerintah memperkuat swasembada pangan," ujar Rizal dikutip pada Kamis (6/8).

Penyesuaian margin turut diikuti skema pembiayaan yang lebih efisien sehingga biaya operasional penugasan menjadi lebih ringan. Dengan dukungan tersebut, Bulog memiliki ruang yang lebih besar untuk meningkatkan penyerapan gabah petani, menjaga kualitas stok, dan memastikan CBP.

"Suku bunga pinjaman bank turun dari 8 persen menjadi 5 persen. Dimana dari 5 persen itu, 3 persen diantaranya dicicil Bulog, sedangkan yang 2 persen disubsidi oleh pemerintah. Itu kan syukur sekali, kita bersyukur sekali," ungkap Rizal.

Rizal memastikan tambahan margin tersebut akan dikembalikan kepada masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan dan mutu beras yang disalurkan Bulog. Pemeliharaan stok, perawatan beras, hingga dukungan operasional gudang akan terus diperkuat agar masyarakat menerima beras CBP.

"Kami akan meningkatkan pemeliharaan dan perawatan beras-beras Bulog sehingga beras yang disalurkan kepada rakyat adalah beras yang terbaik dan berkualitas," pungkasnya.

Adapun regulasi ini mengatur penghitungan margin penugasan berdasarkan biaya riil pengadaan dalam negeri, biaya kemasan, hasil penjualan produk samping, dan kuantum pengadaan setara beras. Mekanisme itu sebelumnya belum diatur dalam Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 7 Tahun 2025. 

Sementara itu, nominal margin ditetapkan oleh Badan Pangan Nasional berdasarkan hasil reviu aparat pengawasan pemerintah. Penerapan mekanisme baru ditujukan untuk menjaga ketersediaan stok CBP yang aman dan berkualitas, memperkuat stabilisasi harga beras, melindungi petani melalui pengadaan dalam negeri, serta mendukung penguatan infrastruktur logistik pangan.

Sebelumnya, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman memastikan kondisi pangan nasional berada dalam keadaan aman. Menurutnya, stok yang tersedia di sektor hotel, restoran, dan katering (Horeka) ditambah CBP yang dikelola Perum Bulog telah mencukupi kebutuhan nasional hingga sekitar 10 bulan ke depan.

"Kami laporkan pangan kita aman. Standing crop stock kita di Horeka dan standing crop tambah bulog, itu totalnya 26 juta ton, itu setara 10 bulan. Kalau 10 bulan mulai dari sekarang, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, itu melampaui tahun depan, Maret sudah paling puncak (panen),” ujar Kepala Bapanas Amran di Jakarta, Rabu (5/8).

Kepala Bapanas Amran menambahkan, posisi stok pangan saat ini terpantau lebih solid dibandingkan beberapa tahun lalu. Kondisi tersebut menjadi modal penting bagi pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan, mengantisipasi gejolak, dan memastikan berbagai program pangan tetap berjalan.