Tiongkok Konsisten Naikkan Anggaran Militer Meski Ekonomi Melambat

BEIJING - Anggaran pertahanan Tiongkok ditargetkan naik 7 persen menjadi 1,9 triliun RMB (sekitar Rp4,68 kuadriliun) di tahun 2026, meskipun target pertumbuhan ekonomi negara tersebut turun.

"Tahun lalu, tercatat berbagai pencapaian baru dalam modernisasi pertahanan nasional. Tahun ini, kita akan terus menerapkan pemikiran (Presiden) Xi Jinping tentang penguatan militer serta melaksanakan strategi militer untuk era baru. Kami akan tetap berkomitmen pada kepemimpinan absolut partai atas Tentara Pembebasan Rakyat," kata Perdana Menteri (PM) Tiongkok Li Qiang dalam pembukaan Sidang Kongres Rakyat Nasional Tiongkok (NPC) di Balai Agung Rakyat, Beijing, Kamis (5/3).

Dalam Laporan Kinerja dan Anggaran Pemerintah Pusat dan Daerah 2025 serta Rancangan Anggaran Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026, disebutkan pengeluaran Tiongkok untuk pertahanan nasional mencapai 1,909 triliun RMB atau naik 7 persen dibanding 2025 sebesar 1,78 triliun RMB dan terserap 100 persen.

"Kami sepenuhnya akan melaksanakan sistem tanggung jawab tertinggi yang berada pada Ketua Komisi Militer Pusat. Dengan berpedoman pada prinsip loyalitas politik dalam militer, kami akan terus meningkatkan disiplin politik militer serta membuat kemajuan besar menuju target 100 tahun Tentara Pembebasan Rakyat," tambah PM Li.

Dia juga menegaskan bahwa Tiongkok dapat mencapai kemajuan nyata dalam pelatihan militer dan kesiapan tempur serta mempercepat pengembangan kapabilitas tempur yang maju.

"Semua langkah ini akan meningkatkan kapasitas strategis kami dalam melindungi kedaulatan, keamanan, dan kepentingan pembangunan Tiongkok," tegas PM Li.

Ia menyebut sejauh ini Tiongkok sudah meningkatkan koordinasi antara militer dan pemerintah daerah terkait mobilisasi pertahanan nasional, mengambil langkah-langkah yang terkoordinasi dengan baik untuk memeriksa dan mengevaluasi, serta mempromosikan penegakan hukum dalam pertahanan nasional.

"Kami akan mendorong kemajuan yang terkoordinasi dalam reformasi militer-sipil, memperbaiki kerangka dan tata letak ilmu pengetahuan, teknologi, dan industri yang berkaitan dengan pertahanan, serta mengonsolidasikan dan memperkuat integrasi strategi nasional dan kemampuan strategis," jelas PM Li.

Pemerintah, kata PM Li, juga akan meningkatkan mekanisme berbagi sumber daya dan faktor produksi antara sektor militer dan sipil, serta mengintegrasikan perencanaan pembangunan ekonomi regional dengan perencanaan pembangunan militer serta meningkatkan kesadaran publik mengenai pertahanan nasional.

PM Li menyampaikan hal tersebut di hadapan 2.773 anggota NPC dan 2.078 orang anggota Majelis Permusyawaratan Politik Rakyat Tiongkok (CPPCC) dalam Sidang Parlemen "Dua Sesi" yang berlangsung pada 4-12 Maret 2026.

Dalam sidang tersebut, hadir juga Presiden Xi Jinping sebagai Sekretaris Jenderal Partai Komunis Tiongkok serta para petinggi partai, seperti Ketua Komite Tetap CPPCC Wang Huning, Ketua Komite Tetap NPC Zhao Leji, Kepala Staf Kepresidenan Cai Qi, Wakil Perdana Menteri Ding Xuexiang, Wakil Presiden Han Zheng, dan pejabat terkait lainnya.

Dalam dokumen yang dibagikan dalam sidang tersebut, Pemerintah Tiongkok juga menyebutkan target pertumbuhan pada 2026 sebesar 4,5 hingga 5 persen.

Target pertumbuhan tersebut adalah yang terendah dalam tiga dekade terakhir dan dipangkas dari "sekitar 5 persen" pada 2023-2025. Hal itu mencerminkan kesadaran China atas pertumbuhan ekonomi yang melambat. Ant