TNI AL Perketat Pengamanan Wilayah Perbatasan Antisipasi Penyelundupan

BATAM - TNI Angkatan Laut (AL) berkomitmen memperketat dan memperkuat pengamanan di wilayah perbatasan Indonesia, termasuk Kepulauan Riau, untuk mengantisipasi berbagai bentuk pelanggaran hukum di laut, seperti penyelundupan narkotika dan barang ilegal.

Panglima Komando Armada RI Laksamana Madya TNI Denih Hendrata mengatakan karakter Indonesia sebagai negara kepulauan dengan banyak akses laut membuat sejumlah wilayah perbatasan rawan dimanfaatkan sebagai jalur penyelundupan.

"Negara ini negara kepulauan, banyak akses yang bisa dimanfaatkan. Jadi, penebalan dari kekuatan TNI AL, BNN (Badan Narkotika Nasional), Bea Cukai, intelijen, dan operasional itu harus," ujar Denih di Batam, Minggu (9/8).

Ia menyampaikan hal itu setelah memimpin konferensi pers terkait penggagalan penyelundupan obat keras ketamin di perairan Kepri pada Kamis (6/8) lalu.

Denih menegaskan penebalan pengamanan tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam mendukung Astacita, khususnya pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkotika serta praktik penyelundupan yang merugikan negara.

"Tentu ke depan kita akan tebalkan lagi," katanya menegaskan.

Menurutnya, pengamanan wilayah laut dilakukan melalui patroli rutin berdasarkan sektor.

Selain mengandalkan patroli fisik, TNI AL juga memanfaatkan teknologi untuk mendeteksi aktivitas kapal yang dinilai tidak wajar.

"Memang pada hari itu (Kamis, 6/8) kami sedang berpatroli di laut, rutin berdasarkan sektor. Berdasarkan informasi, ada anomali yang bisa dipantau di KRI atau pusat komando. Jadi, kombinasi penggunaan radar dan aplikasi ditemukan anomali yang tidak jelas, dark ship," katanya.

Denih menjelaskan istilah dark ship mengacu pada kapal yang berupaya menghilangkan atau menyamarkan identitas maupun keberadaannya sehingga sulit dipantau.

Ia mengatakan modus yang digunakan pelaku penyelundupan di laut dapat beragam, termasuk pola pergerakan kapal yang tidak sesuai dengan tujuan pelayaran.

Kasus MV King Sun merupakan salah satu yang ditemukan dengan pergerakan mencurigakan.

"Tujuan kapalnya ke luar Indonesia, namun modusnya mutar-mutar dan masuk ke teritorial Indonesia. Kalau dilihat, ini tidak jelas. Namun, kalau kapal sudah masuk teritorial, itu sudah masuk ke penegakan hukum kita. Maka kami tindaklanjuti," ujarnya.

Mengenai kemungkinan kapal mengganti nama untuk menyamarkan identitas, Denih mengatakan hal tersebut masih menjadi bagian dari pendalaman.

Penguatan pengamanan di wilayah perbatasan, lanjutnya, akan dilakukan melalui kolaborasi antara TNI AL, BNN, unsur intelijen, dan lembaga penegak hukum lainnya.