Luksemburg Bersuara: Jangan Jadikan Schengen Sebagai Alat Politik

MOSKOW - Menteri Dalam Negeri Luksemburg Leon Gloden mengatakan negara-negara Uni Eropa tidak seharusnya menjadikan kawasan Schengen sebagai alat tekanan politik dalam menghadapi krisis migrasi.

"Saya menegaskan bahwa saya tidak dapat menerima jika setiap kali terjadi insiden terkait migrasi, Schengen selalu dijadikan sandera," kata Gloden kepada Euractiv dalam wawancara yang dipublikasikan pada Kamis (6/8), saat mengomentari perdebatan yang muncul setelah peristiwa di wilayah kantong (enklave) Spanyol, Ceuta.

Gloden mengatakan pemeriksaan berkepanjangan di perbatasan internal dapat menggerus kepercayaan masyarakat terhadap integrasi Eropa.

"Jika Anda terjebak kemacetan selama tiga atau empat jam akibat pemeriksaan perbatasan, Anda akan kehilangan kepercayaan terhadap Eropa dan Schengen," ujarnya.

Setelah krisis migran di Ceuta, sejumlah negara Uni Eropa mengusulkan pemberian tekanan terhadap Spanyol. Italia memberlakukan pemeriksaan terhadap pendatang dari Spanyol, sementara Jerman memperpanjang kontrol di perbatasan internal negara tersebut, termasuk dengan Luksemburg.

Gloden mengatakan dirinya tidak memandang peningkatan pemeriksaan di perbatasan internal sebagai cara yang efektif untuk menghadapi meningkatnya dukungan terhadap partai-partai sayap kanan.

"Hanya membuat kebijakan dengan tujuan menekan ekstremisme sayap kanan bukanlah pendekatan yang tepat. Jika kebijakan tersebut justru mengganggu kehidupan sehari-hari warga, mereka tidak akan mendukung partai Anda," katanya.

Menteri tersebut juga menyatakan dukungannya terhadap upaya memperkuat perlindungan di perbatasan eksternal Uni Eropa.

Perdebatan mengenai Schengen dipicu oleh krisis migran di enklave Spanyol, Ceuta. Pada akhir Juli, Ceuta yang terletak di Afrika Utara dan berbatasan dengan Maroko menghadapi gelombang besar migran.

Menurut Kementerian Dalam Negeri Spanyol, sekitar 72.000 orang memasuki kota tersebut, sementara sekitar 70.000 di antaranya kemudian kembali ke Maroko. Beberapa puluh orang dilaporkan meninggal dunia.

Setelah peristiwa itu, sebanyak 22 negara anggota Uni Eropa, atas prakarsa Denmark dan Italia, mengirimkan surat yang menyatakan kesiapan mereka untuk memberlakukan kembali pemeriksaan di perbatasan internal sebagai respons terhadap langkah-langkah Spanyol dalam menangani situasi tersebut.

Luksemburg termasuk di antara lima negara yang menolak menandatangani dokumen itu.

Para migran di Ceuta tetap berada di enklave Spanyol tersebut dan tidak diberikan akses bebas ke daratan utama Spanyol maupun ke negara-negara lain di kawasan Schengen.

Karena itu, sejumlah negara dan pakar mempertanyakan perlunya pemberlakuan kembali pemeriksaan di perbatasan internal. Ant