Cara Menaklukkan Gunung Rinjani dengan Ramah lewat Jalur Punggung

MATARAM – Keindahan Gunung Rinjani, NTB tak perlu diragukan lagi. Tak heran banyak pendaki domestik maupun asing ingin menyambanginya untuk menikmati keindahannya. Namun, perlu keramahan dan strategi untuk meniti hingga puncak. 

Kabut tipis bergelayut di lereng Sembalun saat pagi baru merekah. Dari kejauhan, barisan pendaki tampak menapaki jalur setapak menuju Pelawangan, tempat di mana langit dan danau seolah bertemu dalam bingkai keindahan abadi.

Di balik panorama yang mempesona itu, Gunung Rinjani menyimpan kisah lain yang bercerita tentang manusia yang ingin menaklukkan alam dan tentang alam yang menuntut untuk dihormati.

Kini, pendakian menuju Gunung Rinjani bukan hanya soal keberanian dan stamina, tetapi juga soal kesiapan menghadapi perubahan kebijakan.

Mulai 3 November 2025, tarif tiket masuk ke kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB) resmi naik.

Kenaikan ini menandai babak baru dalam tata kelola wisata alam NTB yang diharapkan lebih profesional, aman, dan berkelanjutan.

Kebijakan baru itu lahir dari Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 17 Tahun 2025 yang mengatur kelas tiket wisata alam di Indonesia.

Di Rinjani, pendaki lokal kini harus merogoh kocek antara Rp20.000 hingga Rp75.000 per hari, tergantung kelas jalur dan hari kunjungan. Sementara wisatawan mancanegara membayar antara Rp150.000 hingga Rp250.000 per hari.

Kenaikan tarif tentu menuai beragam reaksi. Sebagian pendaki menganggapnya memberatkan, sebagian lain melihatnya sebagai wajar selama diikuti peningkatan layanan dan keselamatan.

Di titik ini, esensi kebijakan menjadi jelas, yakni bahwa tarif hanyalah angka jika tidak berbanding lurus dengan kualitas tata kelola.

Gunung Rinjani bukan sekadar objek wisata, melainkan kawasan konservasi dengan ekosistem kompleks.

Setiap pijakan pendaki menyentuh ruang yang rentan, di mana kelalaian kecil bisa berdampak besar bagi keselamatan manusia maupun kelestarian alam.

Karena itu, tarif yang naik seharusnya menjadi kompensasi atas perbaikan sistem mulai dari jalur pendakian, kesiapan pemandu, hingga standar keamanan.

Sejak kasus jatuhnya pendaki asal Brasil dan beberapa turis asing pada pertengahan 2025, pemerintah bergerak cepat memperbaiki tata kelola.