Kementerian PU Salurkan Air Bersih bagi Warga Lombok Barat Terdampak Kekeringan

JAKARTA– Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Tim Tanggap Darurat Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK ) Nusa Tenggara Barat (NTB) menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat terdampak sebagai sebagai respons cepat atas penetapan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan di Kabupaten Lombok Barat.

Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, mengatakan penyediaan layanan air bersih menjadi salah satu prioritas Kementerian PU, terutama bagi masyarakat yang terdampak bencana kekeringan.

Menurut Menteri PU, air merupakan fondasi penting bagi pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan, terlebih di tengah meningkatnya tantangan perubahan iklim.

"Di tengah dunia yang terus berubah dan penuh ketidakpastian, air menjadi fondasi yang sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan," kata Dody di Jakarta, Rabu (05/8).

Langkah ini merupakan tindak lanjut atas kondisi kekeringan di Dusun Gerebegan, Desa Jembatan Gantung, Kecamatan Lembar dan Dusun Madak Belek 2, Desa Cendi Menik, Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat dengan menyalurkan Air bersih didistribusikan menggunakan mobil tangki dengan total air bersih yang telah disalurkan adalah 12.000 liter dan ditampung pada tandon berkapasitas 5.300 liter.

Bantuan tersebut memenuhi kebutuhan air bersih bagi 220 kepala keluarga (KK) yang mengalami kesulitan memperoleh air akibat musim kemarau.

Sementara itu Kepala BPBPK NTB Dades Prinandes mengatakan, kecepatan respons menjadi faktor penting dalam mengurangi dampak kekeringan terhadap masyarakat.

Menurutnya, penyaluran air bersih merupakan salah satu bentuk kehadiran negara dalam memastikan masyarakat tetap memperoleh akses terhadap kebutuhan dasar di tengah musim kemarau.

"Penanganan bencana tidak hanya berfokus pada respons saat kondisi darurat terjadi, tetapi juga memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi," ujar Dades.

Ia menjelaskan, penyediaan air bersih ini merupakan bentuk kehadiran negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang terdampak kekeringan.

"Kami akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan agar penanganan dapat dilakukan secara cepat, tepat sasaran, dan berkelanjutan," katanya.

Dades menambahkan, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci dalam menghadapi potensi kekeringan yang diperkirakan masih berlangsung selama musim kemarau.

"Kami bersama pemerintah daerah akan terus memantau wilayah-wilayah yang mengalami kesulitan akses air bersih. Apabila diperlukan, distribusi bantuan akan disesuaikan dengan perkembangan kondisi di lapangan agar masyarakat tetap memperoleh layanan yang optimal," katanya.