Tiga Tahun Perjalanan BRIN, Birokratisasi atau Birokrasi untuk Riset dan Inovasi?

Sentralisasi infrastruktur riset membuat para peneliti BRIN harus mengantre untuk mengakses alat-alat penelitian. Meski sudah ada sistem E-layanan sains (Elsa) sebagai platform peminjaman laboratorium dan peralatan milik BRIN, antrean masih saja terjadi.

Model ini dinilai lebih ruwet dibandingkan saat lembaga-lembaga riset memiliki fasilitasnya masing-masing. Saat ini, para peneliti harus menunggu peneliti lain untuk menggunakan fasilitas riset BRIN karena sistemnya yang terpusat.

Selain itu, tren co-working space yang kini diadopsi BRIN juga tak mampu menampung semua peneliti. Konsep co-working space ini sedianya bermaksud untuk memungkinkan peneliti untuk bekerja di berbagai lokasi milik BRIN dan menghilangkan sekat antara pekerja. Namun, implementasinya dinilai tidak efektif, bahkan memicu persoalan baru, dimana para peneliti BRIN harus berebut ruang kerja dan fasilitas yang terbatas.

3. Pendanaan yang terbatas

Anggaran BRIN terus menurun setiap tahunnya, dari Rp12 triliun pada 2021 menjadi kurang dari Rp6 triliun pada 2024. Penyusutan anggaran ini diklaim sebagai bentuk efisiensi pasca peleburan infrastruktur riset dari berbagai instansi.

Dari total anggaran yang ada, hampir setengahnya dialokasikan untuk belanja pegawai. Kepala BRIN menyebut lembaganya mengutamakan alokasi anggaran untuk pengembangan sumber daya manusia unggul dengan gaji yang tidak murah. Namun jika ditelusuri lebih lanjut, gaji untuk peneliti ahli muda dengan kualifikasi doktoral juga hanya "dihargai" sekitar Rp7-11 juta.

Di sisi lain, dana untuk riset cekak. Dengan asumsi dana riset 'murni' adalah anggaran di luar program 'dukungan manajemen', maka anggaran riset hanya berkisar Rp3 triliun di 2022 dan sekitar Rp2 triliun di 2023 untuk 12 organisasi riset di bawah BRIN. Pemangkasan anggaran yang signifikan tentunya menghambat keberlanjutan proyek-proyek riset. Contohnya adalah kelanjutan pengembangan buoy yang dihentikan akibat kekacauan administrasi dan anggaran, serta pemangkasan pagu anggaran untuk riset lapangan.

Tak hanya buoy, kerumitan birokrasi penelitian di BRIN juga menyebabkan terhentinya sejumlah program strategis nasional lain. Misalnya, pengembangan pesawat udara nirawak medium altitude long endurance atau PUNA-MALE yang disetop karena terdapat perbedaan rencana, program kerja, dan dukungan finansial.

Anggaran BRIN malah dialokasikan untuk program-program yang tidak tepat sasaran seperti "Masyarakat Bertanya BRIN Menjawab" (MBBM). Alih-alih sebagai ruang diseminasi riset, MBBM justru menjadi 'bancakan' anggota Komisi VII DPR RI yang mengarahkan MBBM ke daerah pemilihan mereka hingga 'didomplengi' oleh kegiatan dan atribut partai politik.

Pendanaan riset internal BRIN melalui mekanisme kompetisi turut memicu ketidakpastian anggaran untuk riset. Kepala BRIN berargumen riset Indonesia tidak kompetitif sehingga butuh stimulan guna memicu kompetisi.

Pada akhirnya, sistem ini berimbas pada sejumlah periset BRIN yang tidak mendapatkan dana riset akibat gagal dalam kompetisi.

Padahal, perluasan tema riset di dalam skema pendanaan multiyears yang ada jauh lebih penting untuk mendukung keberlanjutan riset.

Pendekatan institutional heavy yang diadopsi BRIN bukannya berdampak pada penguatan ekosistem riset dan inovasi, tetapi justru menyuburkan hambatan birokrasi dan politik yang membatasi ruang gerak peneliti.