Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan
Ads

P2G: Guru Honorer di DKI Terdampak 'Cleansing'

12 Kamis, 18 Jul 2024, 03:13 WIB | Oleh:
P2G: Guru Honorer di DKI Terdampak 'Cleansing' P2G: Guru Honorer di DKI Terdampak 'Cleansing' Doc: Koran Jakarta/M.Ma'ruf
Ket. Kepala Bidang Advokasi Guru Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menyebut, Iman Zanatul Haeri.

JAKARTA - Kepala Bidang Advokasi Guru Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Iman Zanatul Haeri menyebut ratusan guru honorer terdampak kebijakan cleansing atau berhenti bekerja. Ratusan guru tersebut berasal dari Daerah Khusus (DK) Jakarta.

"Mereka sejak hari pertama masuk menjadi hari terakhir berada di sekolah. Selain itu Kepala sekolah mengirimkan formulir Cleansing Guru Honorer kepada para guru honorer agar mereka isi," ujar Iman, kepada Koran Jakarta, Selasa (16/7).

Dia menerangkan, 'pengusiran halus' para guru honorer ini terjadi di berbagai daerah, namun memang metode Cleansing baru ditemui di DK Jakarta. Menurutnya, berdasarkan data rekapan Cleansing untuk daerah Jakarta Utara saja, tercatat 173 guru honorer yang akan dan sudah mengalami Cleansing. "Artinya, jumlah terdampak Cleansing bisa sampai ratusan," katanya.

Iman mengungkapkan, kebijakan tersebut dilakukan tanpa pemberitahuan, dan tanpa persiapan. Selain itu penggunaan diksi Cleansing sangat bermasalah dari segi kebijakan, para guru juga akan terkendala dalam proses seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK).

Dia menegaskan, praktik kebijakan cleansing guru honorer tidak sesuai amanat Undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Menurutnya Pemberdayaan guru harus dilakukan secara demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, dan berkelanjutan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

"Penggunaan diksi 'Cleansing' sangat bermasalah dari segi kebijakan karena memposisikan guru seperti benda yang mengganggu kebersihan, padahal mereka manusia," jelasnya.

Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan P2G, Feriansyah, meminta pemerintah baik pusat maupun daerah untuk tidak memberhentikan para guru honorer. Menurutnya, para guru honorer justru harus mendapat kepastian dalam mengikuti seleksi PPPK yang berkeadilan.

"Kami meminta seleksi PPPK guru untuk menuntaskan dan memprioritaskan para guru honorer negeri dan tetap membuka seleksi untuk honorer swasta," terangnya. ruf/S-2

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google
  • Jennie BLACKPINK Luncurkan Font Hangeul Baru di Instagram, Bahasa Korea Makin Mendunia!
    Hi, The introduction of new Korean lettering styles shows ...
  • 3 Game Indie di Steam yang Diam-diam Punya Gameplay Adiktif
    Hi, Indie games can be surprisingly addictive when they ...
  • Jakarta Game On 2026 Buka Peluang Ekonomi Bagi Anak Gen Z
    Hi, Gaming is creating new possibilities for Gen Z, ...
  • Bukan Lagi Soal Smelter! Ini Strategi Baru yang Bikin Industri RI Naik Kelas
    Sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah melalui pembangunan ...
  • Angkatan Darat AS Berlatih Menggali Kuburan Massal untuk Skenario Perang dengan Banyak Korban
    Apa mungkin AS akan melakukan invasi darat ke ...
pasang iklan di koran jakarta
pasang iklan di koran jakarta
Daerah
BPBD Melaporkan Banjir di P...
pasang iklan di koran jakarta
Advertisement
Gibran Mundur, Ini Tanggapan Jokowi

Gibran Mundur, Ini Tanggapan Jokowi

12 Nov 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +
logo kj
Kami mendeteksi AdBlocker di browser anda


Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas. Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.

Silakan non-aktifkan AdBlocker dengan cara:
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".

Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.