Rakyat Sampai Mati Kelaparan Bukan Mendadak Terjadi

Pemerintah jelasnya perlu melakukan terobosan pengelolaan APBN untuk membiayai program pengentasan kemiskinan dan kelaparan agar kasus di pegunungan Papua tidak terjadi. Misalnya dengan mempercepat penagihan piutang BLBI, kemudian dialokasikan untuk mengatasi persoalan kelaparan.

Daerah-daerah khusus seperti wilayah pegunungan Papua, perlu diperkuat pembiayaan penyediaan pangan, setidaknya untuk penanganan jangka pendek.

Kuncinya, pemerintah harus merespons kasus kelaparan masyarakat agar tidak ada korban meninggal lagi. Selain dari sisi anggaran Pemerintah juga bisa memperkuat pengembangan pangan lokal sebagai alternatif memenuhi ketersedian pangan masyarakat misalnya sagu, sorgum, mocaf, dan lain sebagainya.

"Pemerintah perlu memastikan ketersedian lahan pertanian/kebun rakyat, misalnya dengan memberikan perlindungan tanah ulayat di Papua yang selama ini dikelola untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat," kata Badiul.

Diminta pada kesempatan berbeda, Pengamat Kebijakan Publik Narasi Institut, Achmad Nur Hidayat, mengatakan kekeringan di Distrik Kwiyawage, Lanny Jaya, Provinsi Papua adalah sebuah ironi. Sebagai negara berasas Pancasila, Pemerintah belum melaksanakan sila kelima yaitu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Keadilan sosial atau pemerataan kehidupan itu berada di tangan pemerintah. "Masa orang kaya disubsidi lewat bunga obligasi rekap sementara orang miskin dibiarkan mati.

Bereskan BLBI

Lihat penerima BLBI sekarang lebih kaya dibanding saat banknya kolaps dulu," katanya. Hal itu karena utangnya ditanggung rakyat sementara kekayaannya dibawa ke luar negeri.

"Masa piutang perampok BLBI tidak ditagih tapi rakyat dipajaki terus. Imbas kerusakannya ini sangat mengakar dan mendalam," katanya.

Kalau BLBI tidak dibereskan, maka akan menjadi momok pemerintahan Jokowi yang tersisa dua tahun lagi. "Satgas BLBI gimana, orang punya utang tidak ditagih tapi dibilang lunas. Jangan mengira rakyat mati kelaparan hanya berita sementara terus akan hilang. Ini peringatan bahwa ini kebusukan sistem yang tidak adil," katanya.

Selain obligasi rekap dan BLBI, ratusan triliun rupiah tiap tahun yang seharusnya bisa untuk membangun rakyat miskin, hanya digunakan untuk menutup perbankan. Mereka pesta pora untuk membiayai ratusan mal, harga properti jadi bubble dan kredit properti yang tidak produktif. Di sisi lain impor pangan terus berjalan sehingga mematikan sekror riil. "Ini masalah bertahun-tahun," katanya.