Infrastruktur Investasi Akan Menjadi Prioritas atas Tambahan Anggaran

JAKARTA – Bila aga tambahan anggaran di atas pagu untuk BKPM sampai Rp349 triliun akan difokuskan untuk memperkuat sistem layanan investasi, meningkatkan daya saing dalam menarik investasi, serta mempercepat pertumbuhan investasi nasional.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani menyampaikan tambahan anggaran sebesar Rp349,7 miliar di atas pagu indikatif untuk tahun anggaran 2027 dialokasikan pada tiga prioritas utama tersebut. Dia menyatakan ini dalam rapat kerja dengan Komisi XII DPR, di Jakarta, Rabu.

Ia merinci, prioritas pertama berupa pengembangan sistem Online Single Submission (OSS) versi 2.0 dengan alokasi Rp201,8 miliar yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas sistem OSS sebagai platform layanan investasi nasional. 

Prioritas kedua adalah penguatan daya saing dalam menarik investasi dengan anggaran Rp76,4 miliar dengan memperkuat Indonesia Investment Promotion Center (IIPC) dan pelaksanaan promosi investasi yang terfokus setelah survei Subnational Business Ready.

Sementara itu, prioritas ketiga berupa percepatan pertumbuhan investasi nasional dengan anggaran Rp71,5 miliar. Rosan menyebut anggaran tersebut antara lain akan digunakan untuk pengawalan hilirisasi strategis, fasilitasi proyek prioritas presiden, serta pengawasan berbasis risiko.

Secara keseluruhan, berdasarkan hasil pembahasan Badan Anggaran DPR RI, alokasi anggaran Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM untuk tahun anggaran 2027 ditetapkan sebesar Rp974,84 miliar.

Alokasi tersebut terbagi dalam dua program, yakni program dukungan manajemen sebesar Rp505,3 miliar dan program penanaman modal dan hilirisasi sebesar Rp469,54 miliar.

Rosan menyampaikan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menerima dan menyetujui penetapan alokasi tersebut serta berkomitmen mengelolanya secara akuntabel, tepat sasaran, dan berorientasi pada hasil.

Untuk 2027, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM ditargetkan mencapai realisasi investasi sebesar Rp2.322 triliun atau meningkat 13,8 persen dibandingkan target 2026 sebesar Rp2.041,3 triliun.

Target tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen pada 2029. Untuk mencapai target itu, kebutuhan investasi nasional diproyeksikan mencapai Rp13.032,8 triliun sepanjang 2025–2029, dengan rata-rata pertumbuhan investasi sekitar 15,67 persen per tahun.

Rosan menegaskan pelaksanaan anggaran tersebut pada akhirnya harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan nilai tambah di dalam negeri, dan pembangunan yang lebih merata hingga ke daerah.

"Bagi kami angka yang ditetapkan pada hari ini pada akhirnya harus kembali kepada rakyat dalam bentuk lapangan kerja, nilai tambah di dalam negeri, dan pembangunan yang lebih merata hingga ke daerah," ujar Rosan.