Bukan Debu Biasa: Mitigasi Kesehatan di Tengah Erupsi Gunung Api

Edukasi kesehatan masyarakat pun tidak boleh sebatas menyerukan "semua wajib pakai N95", melainkan harus mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan khusus setiap individu.

Rumah, air, pangan, dan obat rutin

Mitigasi yang baik dimulai dari rumah tangga. Keluarga di kawasan rawan sebaiknya menyiapkan pelindung pernapasan yang sesuai, kacamata, obat rutin, air minum, bahan pangan, serta nomor kontak layanan kesehatan. Penderita asma perlu memastikan ketersediaan obat pengontrol dan pelega. Dokumen kesehatan dan daftar obat juga sebaiknya ditempatkan di lokasi yang mudah diambil saat evakuasi.

Sumber air perlu dilindungi dari paparan abu, terutama penampungan air hujan dan wadah terbuka. Jika air tampak keruh atau diduga terkontaminasi, informasi dari dinas kesehatan dan pengelola air setempat harus menjadi acuan sebelum air dikonsumsi. Bahan pangan yang terkena abu juga perlu dibersihkan dengan air bersih sebelum diolah.

Pemerintah tidak memulai mitigasi dari nol. Indonesia memiliki PVMBG (Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi), unit di bawah Badan Geologi yang memantau aktivitas gunung api, memberikan peringatan dini, menganalisis risiko, dan menyusun rekomendasi teknis. Upaya ini diperkuat MAGMA Indonesia, platform digital Badan Geologi yang menyajikan informasi dan rekomendasi kebencanaan geologi secara terintegrasi dan mendekati waktu nyata.

Di lapangan, respons mencakup penetapan zona bahaya, evakuasi, pembagian masker, pemantauan dampak, serta koordinasi lintas instansi. Pada erupsi Gunung Sinabung pada awal September 2026, misalnya, BPBD Kabupaten Karo bersama berbagai instansi di Karo dan Berastagi membagikan masker kepada warga terdampak dan mengimbau masyarakat menjauhi zona bahaya. BNPB juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam penanganannya.

Dari sisi kesehatan, Permenkes Nomor 1 Tahun 2026 mengatur Klaster Kesehatan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Klaster ini mencakup pelayanan medis, penanggulangan penyakit, kesehatan lingkungan, kesehatan jiwa, gizi, promosi kesehatan, logistik, serta data dan surveilans. Dalam berbagai respons erupsi, pemerintah juga menyiagakan puskesmas, pos kesehatan, layanan air bersih dan sanitasi, tenaga kesehatan, serta logistik.

Apakah semua langkah tersebut sudah memadai?

Untuk respons awal, fondasinya cukup kuat. Namun, untuk membangun mitigasi risiko kesehatan yang lebih proaktif, seragam, dan berbasis data, sejak sebelum paparan hingga masa pemulihan, jawabannya belum sepenuhnya.

After-action review Kementerian Kesehatan bersama WHO pada 2026, meski tidak secara khusus membahas erupsi gunung api, menemukan sejumlah persoalan sistemik yang relevan. Fungsi Health Emergency Operation Center belum seragam, pelaporan data awal belum sepenuhnya terintegrasi, dan penempatan persediaan masih cenderung reaktif.

Karena itu, pekerjaan rumahnya bukan sekadar menambah jumlah masker atau logistik. Yang lebih penting adalah memastikan sistem bekerja sebelum krisis membesar.

Puskesmas sebagai Radar Kesehatan

Puskesmas dapat mengambil peran yang kerap luput dibicarakan: bukan sekadar tempat berobat, melainkan menjadi “radar” kesehatan masyarakat setelah hujan abu. Puskesmas dapat memantau peningkatan keluhan seperti batuk, mengi, sesak napas, iritasi mata, hingga kekambuhan penyakit kronis. Pencatatan yang cepat dan terstandar dapat membantu menunjukkan apakah beban kesehatan di suatu wilayah mulai meningkat.