Menkomdigi: 99,9 Persen BTS Terdampak Gempa NTT Sudah Pulih

JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyebutkan bahwa 99,9 persen infrastruktur digital Base Transceiver Station (BTS) yang terdampak gempa Nusa Tenggara Timur (NTT) telah pulih dan sudah dapat menyediakan konektivitas untuk aktivitas komunikasi masyarakat.

“Per pukul 18.00 WIB tanggal 18 Agustus 2026, sudah 99,9 persen site/BTS terdampak gempa NTT yang sudah berhasil dipulihkan,” kata Menkomdigi Meutya Hafid di Jakarta, Rabu (19/8).

Menurutnya saat ini tersisa satu BTS yang masih dalam proses perbaikan untuk nantinya dapat dimanfaatkan lagi menghadirkan konektivitas bagi masyarakat.

Berdasarkan identifikasi Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), terdapat 812 site/BTS yang terdampak gempa saat bencana terjadi pada Sabtu (15/8) lalu. Sebanyak 812 site/BTS itu tersebar di 11 kabupaten/kota di Provinsi NTT.

“Hanya tinggal 1 site/BTS yang saat ini masih proses perbaikan yakni site yang berada di Manggarai. Sementara seluruh site/BTS terdampak di 8 daerah lain sudah pulih sepenuhnya,” jelas Menkomdigi.

Selain menyatakan komitmen percepatan pemulihan layanan digital pascagempa di NTT, Menkomdigi menyampaikan harapannya bagi masyarakat yang juga terdampak.

Ia berharap warga terdampak gempa NTT dapat segera pulih dan bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala.

Meutya juga mendorong masyarakat Indonesia terus memberikan solidaritas kepada warga terdampak gempa NTT melalui aksi nyata.

“Mari kita bersama membantu dengan berbagai cara dan sarana yang kita bisa untuk membantu meringankan beban saudara-saudara kita yang menjadi korban gempa NTT,” tutupnya.

Sebelumnya pada Sabtu (15/8) diwartakan terjadi gempa berkekuatan Magnitudo (M) 7.0 yang mengguncang wilayah Pulau Flores, NTT, Sabtu pukul 05.58 WITA.

Sebagai respons cepat, Pemerintah pusat mengerahkan seluruh sumber daya kementerian maupun lembaga guna mempercepat penanganan tanggap darurat atas bencana alam tersebut.

Langkah itu merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto yang ditindaklanjuti melalui pembagian tugas di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).