Menkop-DNIKS Sepakat Kolaborasi Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial

Kementerian Koperasi (Kemenkop) bersama Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS) sepakat memperkuat kolaborasi untuk mempercepat pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di tingkat desa.

Kolaborasi tersebut akan diarahkan pada penguatan koperasi sebagai salah satu instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat. Selain itu, DNIKS juga didorong untuk berkontribusi dalam pemutakhiran data sosial ekonomi masyarakat melalui jaringan Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) yang dimilikinya hingga tingkat kabupaten dan kota.

Ketua Umum DNIKS A Effendy Choirie mengatakan, salah satu langkah awal kerja sama tersebut adalah menyelenggarakan simposium nasional mengenai kesejahteraan sosial. Simposium tersebut akan mengangkat tema "Koperasi Lokomotif Kesejahteraan Rakyat". 

Forum ini diharapkan menjadi ruang untuk memetakan persoalan kemiskinan dan pengangguran sekaligus merumuskan strategi pemberdayaan masyarakat berbasis koperasi. "Sebagai awal kolaborasi, kami akan membuat simposium nasional terkait kesejahteraan sosial dengan tema Koperasi Lokomotif Kesejahteraan Rakyat," katanya dalam silaturahmi dengan Menkop Ferry Juliantono di Kantor Kemenkop, Jakarta, Selasa (8/9/2026).

Hadir dalam pertemuan itu, Sekjen DNIKS Sudarto, Waketum DNIKS Rudi Andries, Ketua DNIKS Ali Nurdin, Tengku Nurliyana Habsjah, Dya Loretta Kartiksari, A Eko Cahyono dan Wasekjen Sentot Janinto. "Simposium tersebut akan membahas sedikitnya tiga agenda utama, yakni data dan peta kemiskinan, data pengangguran, serta strategi dan solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," terang Gus Choi-sapaan akrabnya. 

Menurut Gus Choi, pembahasan mengenai data dan peta kemiskinan dinilai penting karena penanganan kemiskinan tidak dapat dilakukan dengan pendekatan yang seragam.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin Indonesia pada Maret 2026 mencapai 22,93 juta orang atau 8,07 persen dari total penduduk. Angka tersebut turun 0,18 persen poin dibandingkan September 2025 dan turun 0,40 persen poin dibandingkan Maret 2025.

Namun, kemiskinan masih lebih tinggi di wilayah perdesaan. Pada Maret 2026, tingkat kemiskinan di perdesaan mencapai 10,67 persen, sedangkan di perkotaan sebesar 6,34 persen. Jumlah penduduk miskin di perdesaan mencapai sekitar 12,10 juta orang, sementara di perkotaan sekitar 10,83 juta orang.

Data tersebut menunjukkan pentingnya strategi pemberdayaan yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah. Desa, misalnya, memiliki potensi ekonomi berbasis pertanian, perdagangan, jasa, serta usaha mikro dan kecil yang dapat dikembangkan melalui koperasi.

Karena itu, pemetaan kemiskinan nantinya tidak hanya melihat jumlah penduduk miskin, tetapi juga kondisi ekonomi rumah tangga, pekerjaan, pendidikan, akses terhadap layanan dasar, serta potensi ekonomi di masing-masing wilayah.

Pengangguran Masih Menjadi Tantangan

Selain kemiskinan, persoalan pengangguran menjadi agenda penting dalam kolaborasi Kemenkop dan DNIKS. BPS mencatat, pada Februari 2026 jumlah angkatan kerja Indonesia mencapai 154,91 juta orang, dengan jumlah penduduk bekerja sebanyak 147,67 juta orang. 

Sementara itu, jumlah pengangguran mencapai sekitar 7,24 juta orang, dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,68 persen.

Pada periode yang sama, penyerapan tenaga kerja masih didominasi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, perdagangan besar dan eceran, serta industri. Ketiga sektor tersebut menyerap sekitar 60,29 persen tenaga kerja nasional.