Pariwisata Indonesia Butuh Evaluasi Menyeluruh

Belanja wisatawan mampu menggerakkan berbagai sektor, mulai dari UMKM, transportasi, kuliner, ekonomi kreatif hingga penciptaan lapangan kerja.

Jakarta – Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia (ICPI) menilai pemerintah perlu segera melakukan pembenahan menyeluruh terhadap kebijakan sektor pariwisata agar Indonesia tidak semakin tertinggal dalam persaingan regional. Meski jumlah kunjungan wisatawan mancanegara terus meningkat, berbagai persoalan mendasar dinilai masih menghambat daya saing industri, mulai dari mahalnya biaya penerbangan, tingginya harga avtur, hingga kebijakan bebas visa yang belum sepenuhnya memberikan manfaat optimal bagi perekonomian nasional.

Ketua Umum ICPI Azril Azahari mengatakan terdapat sedikitnya empat persoalan utama yang perlu segera dievaluasi, yakni harga avtur, mahalnya tiket pesawat domestik, kebijakan bebas visa, serta belum optimalnya manfaat ekonomi yang diterima pelaku usaha lokal.

Menurutnya, harga avtur di Indonesia masih relatif lebih mahal dibandingkan negara-negara pesaing sehingga meningkatkan biaya operasional maskapai dan mengurangi minat maskapai asing membuka maupun menambah rute penerbangan ke Indonesia.

"Kalau dihitung, biaya avtur di Indonesia masih lebih mahal dan membebani biaya bahan bakar untuk kembali ke negara asal, sehingga memengaruhi keputusan maskapai untuk membuka rute ke Indonesia," kata Azril, sebagaimana diberitakan Antara di Jakarta, Selasa (4/8).

Ia juga menilai harga tiket pesawat domestik yang masih tinggi menjadi hambatan serius bagi pengembangan wisatawan nusantara, terutama ketika daya beli masyarakat belum sepenuhnya pulih. Program insentif pemerintah untuk menekan harga tiket dinilai sebagai langkah positif, namun efeknya masih terbatas karena hanya berlaku pada periode tertentu sehingga belum mampu memberikan kepastian bagi industri maupun masyarakat.

Selain persoalan transportasi, Azril meminta pemerintah mengevaluasi kebijakan bebas visa kunjungan. Menurutnya, kebijakan tersebut tetap penting untuk menarik wisatawan asing, tetapi harus disertai pengawasan yang lebih ketat agar manfaat ekonominya benar-benar dirasakan Indonesia.

Ia mengusulkan penerapan prinsip resiprokal dalam pemberian fasilitas bebas visa kepada negara mitra sekaligus memperkuat pengawasan terhadap praktik shadow economy, yakni aktivitas ekonomi yang tidak tercatat dan tidak memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara.

"Bebas visa itu harus resiprokal. Jangan sampai justru memunculkan shadow economy yang merugikan negara," tegasnya.

Azril juga menyoroti masih besarnya potensi kebocoran manfaat ekonomi ketika wisatawan menggunakan layanan yang dikelola pihak asing. Kondisi tersebut membuat belanja wisatawan tidak sepenuhnya mengalir kepada pelaku usaha lokal maupun meningkatkan penerimaan pajak daerah.

Menurut ICPI, keberhasilan sektor pariwisata seharusnya tidak hanya diukur dari jumlah kunjungan wisatawan atau tingkat okupansi hotel, tetapi juga dari besarnya multiplier effect terhadap perekonomian nasional.

"Data kita selama ini lebih banyak mencatat dampak langsung. Padahal yang perlu dihitung juga adalah dampak tidak langsung dan dampak lanjutan sehingga kontribusi riil pariwisata terhadap ekonomi dapat terlihat secara utuh," ujarnya.

Pembukaan Rute

Di sisi lain, pemerintah terus memperkuat konektivitas internasional melalui pembukaan berbagai rute penerbangan baru, termasuk penerbangan langsung SalamAir rute Muscat–Medan yang diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan dari kawasan Timur Tengah menuju Sumatra Utara, khususnya Danau Toba.