Ratusan Petani Tebu Gelar Aksi Dekat Istana Negara, Tuntut Kenaikan HPP dan Hapus HET Gula

JAKARTA — Ratusan petani tebu yang tergabung dalam Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) menggelar aksi unjuk rasa di Jakarta pada Selasa (1/9). Massa dari berbagai daerah, termasuk rombongan petani asal Cirebon, dengan tertib dan damai turun ke jalan guna menyuarakan keresahan mereka terkait belum adanya penyesuaian harga dan kepastian kebijakan dari pemerintah.

Aksi dimulai di kawasan Silang Selatan Monumen Nasional (Monas) serta area sekitar Istana Negara, sebelum massa melanjutkan konvoi menuju Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat.

Dalam aksi tersebut, para petani menuntut keadilan atas ketimpangan biaya operasional yang mereka hadapi. Meski aktivitas giling tebu telah memasuki musim ketiga, petani mengaku belum mendapat kepastian kenaikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Kondisi ini dinilai sangat memberatkan mengingat harga pupuk dan biaya produksi terus melonjak, sementara harga jual gula dibatasi oleh regulasi.

Dari sejumlah poster dan spanduk yang mereka bawa, para petani menuntut kenaikan HPP Gula dengan menetapkan HPP gula petani menjadi 16.875 rupiah per kilogram, sesuai usulan resmi APTRI yang mempertimbangkan peningkatan Biaya Pokok Produksi (BPP), dan menuntut proses Kredit KUR bagi petani tebu dipermudah. 

Selain itu, peserta aksi juga menuntut pemerintah menghapus Harga Eceran Tertinggi (HET) gula di pasaran, meminta batas minimal rendemen tebu ditetapkan sebesar 8 persen, dan menolak rencana impor gula yang dinilai dapat menekan dan mengganggu penyerapan produksi gula petani lokal.

"Di sini kita menyampaikan aspirasi, mudah-mudahan kementrian terkait, bisa peka, nalurinya terbuka untuk mendengarkan apa yang kami sampaikan," kata salah satu petani yang berorasi.  

"Kami sudah bernegosiasi menyampaikan kepada pihak terkait, namun karena mereka seolah tidak mau peduli, tidak mau mengerti, dan tidak mau merasakan apa yang kami rasakan di lapangan, di tengah-tengah kenaikan harga barang-barang. Makanya kami terpaksa menyampaikan aspirasi ini."

"Kepada Bapak Presiden bukan berarti kami mendemo Bapak Presiden, tapi kami mohon Bapak Presiden, menteri-menteri Bapak, ditatar kembali. Mereka yang tidak peduli kepada petani agar diingatkan pada integritas dan kualitas, agar senantiasa pedulu dengan nasib petani tebu. Semoga Bapak Presiden bisa mendengar kami bahwa menteri-menteri yang tidak peduli bisa diganti dan di-reshufle," ujarnya disambut sorakan peserta aksi yang lain. 

Ketua Umum APTRI, Soemitro Samadikoen, sebelumnya menegaskan bahwa usulan HPP sebesar 16.875 rupiah per kilogram disusun berdasarkan kondisi riil ekonomi komoditas pangan. Angka ini juga didukung oleh hasil survei BPP dari tim Kementerian Pertanian bersama Badan Pangan Nasional yang menunjukkan perlunya penyesuaian harga di atas HPP saat ini.

Lewat aksi tersebut, massa mendesak jajaran pimpinan Kementerian Koordinator Bidang Pangan untuk segera mengevaluasi kebijakan sektor pangan dan memberikan keputusan nyata demi menjamin keberlangsungan hidup serta kesejahteraan para petani tebu di Indonesia.