Gubernur Pramono Perbarui 4 Sekolah Rusak Berat di Jakarta, Kucurkan Rp249 Miliar

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mempercepat rehabilitasi empat sekolah dengan kondisi bangunan paling kritis pada 2026 sebagai langkah untuk menjamin keselamatan siswa, tenaga pendidik, serta menciptakan lingkungan belajar yang aman dan layak. Kebijakan tersebut menjadi prioritas pemerintah daerah agar proses pendidikan dapat berlangsung tanpa mengabaikan aspek keamanan fasilitas sekolah.

Empat sekolah yang akan diprioritaskan dalam program percepatan rehabilitasi meliputi SDN Kebayoran Lama Selatan 09 yang akan diregrouping dengan SDN Kebayoran Lama Selatan 11, SMAN 102 Jakarta, SDN Cempaka Putih Barat 03, serta SDN Papanggo 01 bersama TKN Papanggo 01. Langkah ini diambil karena kondisi bangunan dinilai sudah memerlukan penanganan menyeluruh.

"Keselamatan siswa dan tenaga pendidik menjadi prioritas. Karena itu, kegiatan belajar mengajar telah direlokasi ke SDN Kebayoran Lama Selatan 11 sejak November 2024 agar tetap berlangsung dengan aman," ujar Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat meninjau SDN Kebayoran Lama Selatan 09, Jakarta Selatan, Jumat (24/7).

Berdasarkan data Dinas Pendidikan DKI Jakarta, terdapat 22 sekolah yang telah memperoleh rekomendasi teknis untuk menjalani rehabilitasi total. Dari jumlah tersebut, tujuh sekolah telah mendapatkan alokasi pendanaan melalui APBD 2026–2027, sementara empat sekolah dengan kondisi paling memprihatinkan diputuskan untuk dipercepat penanganannya pada tahun ini.

Untuk kawasan Kebayoran Lama, Pemprov DKI Jakarta akan menerapkan skema regrouping antara SDN Kebayoran Lama Selatan 09 dan SDN Kebayoran Lama Selatan 11. Penataan tersebut diharapkan mampu menghadirkan fasilitas pendidikan yang lebih representatif, aman, dan nyaman dalam satu kawasan pendidikan terpadu.

"Sebagai bagian dari penataan, SDN Kebayoran Lama Selatan 09 akan diregrouping dengan SDN Kebayoran Lama Selatan 11 untuk mendukung pembangunan sekolah yang lebih aman, nyaman, dan representatif. Kebutuhan anggaran untuk regrouping kedua sekolah tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp48,15 miliar," ungkap Pramono.

Secara keseluruhan, kebutuhan anggaran rehabilitasi empat sekolah tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp249 miliar. Dana tersebut akan digunakan untuk pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi konstruksi, hingga kebutuhan sewa angkut dan gudang selama proses pembangunan berlangsung.

Pendanaan proyek akan dioptimalkan melalui APBD Perubahan serta berbagai sumber non-APBD, termasuk kewajiban kompensasi atas pelampauan nilai koefisien lantai bangunan (KLB), RSM/S, dan sumber pembiayaan lain yang sesuai dengan ketentuan. Pemprov DKI Jakarta juga menegaskan bahwa seluruh proses pembangunan harus dilakukan secara profesional agar kualitas bangunan benar-benar terjamin.

"Saya minta betul dalam hal ini yang diputuskan, ditunjuk untuk membangun orang yang memang profesional untuk itu. Karena saya tidak mau pembangunan yang diupayakan tidak gampang ini kemudian misalnya tidak dikerjakan secara sungguh-sungguh," tegas Pramono.

Selain mempercepat rehabilitasi, Pemprov DKI Jakarta akan membentuk Tim Inventarisasi Kondisi Kerusakan Gedung Sekolah yang melibatkan berbagai perangkat daerah terkait. Tim tersebut diberi waktu satu bulan untuk memeriksa kondisi seluruh gedung sekolah di Jakarta sekaligus memverifikasi status tanah dan bangunannya.

Hasil inventarisasi akan menjadi dasar penentuan prioritas penanganan, baik melalui rehabilitasi, pembangunan kembali, pembelian lahan, relokasi, maupun langkah penyelesaian lainnya sesuai kondisi masing-masing sekolah. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (Citata) juga akan mendampingi Dinas Pendidikan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan.

Pemprov DKI Jakarta turut menyiapkan mitigasi risiko dan standar operasional prosedur (SOP) bagi sekolah dengan kondisi rusak berat, termasuk mekanisme relokasi sementara selama proses pembangunan berlangsung. Langkah tersebut diharapkan mampu menjamin keselamatan seluruh warga sekolah tanpa mengganggu keberlangsungan kegiatan belajar mengajar.

"Termasuk mekanisme relokasi sementara guna memastikan keselamatan warga sekolah tetap terjamin selama proses pembangunan berlangsung," tandas Pramono.

Pramono memastikan penanganan sekolah rusak tidak hanya berhenti pada empat sekolah yang menjadi prioritas saat ini. Inventarisasi secara menyeluruh akan dilakukan agar pemerintah memiliki data akurat sebagai dasar penyusunan program rehabilitasi sekolah secara bertahap di seluruh wilayah Jakarta.