Raih Opini WTP ke-13 Kali dari BPK RI, Polri Buktikan Transparansi Pengelolaan Anggaran

JAKARTA - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Polri Tahun Anggaran 2025. Capaian tersebut menjadi opini WTP ke-13 yang diterima Polri dan menjadi bagian dari upaya memperkuat pengelolaan keuangan negara yang transparan serta akuntabel.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Polri Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan bersamaan dengan Grand Entry Meeting Pemeriksaan Kepatuhan Semester II Tahun 2026 di Jakarta, Rabu (16/9/2026). Kegiatan tersebut dihadiri Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo yang mewakili pimpinan Polri bersama sejumlah Pejabat Utama Mabes Polri.

Dari pihak BPK RI, kegiatan tersebut dihadiri Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I Dr. Nyoman Adhi Suryadnyana bersama jajaran. Penyerahan hasil pemeriksaan menjadi bagian dari rangkaian pengawasan terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara di lingkungan Polri.

Dalam sambutan Kapolri yang disampaikan Wakapolri, pemeriksaan BPK RI disebut menjadi bagian penting dalam mekanisme pengawasan eksternal terhadap pengelolaan keuangan negara. Pemeriksaan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai evaluasi, tetapi juga menjadi instrumen untuk mendorong perbaikan tata kelola dan meningkatkan akuntabilitas penggunaan anggaran.

“Semoga kegiatan ini menjadi momentum strategis untuk mewujudkan tata kelola keuangan Polri yang semakin baik,” demikian disampaikan dalam sambutan tersebut.

Polri menyatakan akan terus mendukung proses pemeriksaan yang dilakukan BPK RI secara terbuka dan bertanggung jawab. Dukungan tersebut dilakukan melalui penyediaan data serta informasi yang diperlukan dan menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan sebagai bagian dari proses perbaikan berkelanjutan.

Pengelolaan anggaran negara secara tertib, efisien, transparan, dan akuntabel dinilai menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung pelaksanaan tugas kepolisian. Penggunaan anggaran yang dikelola dengan baik diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat.

Sementara itu, Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK RI Dr. Nyoman Adhi Suryadnyana menyampaikan apresiasi kepada Kapolri dan seluruh jajaran Polri atas penyampaian laporan keuangan yang dilakukan tepat waktu. Ketepatan waktu tersebut dinilai turut mendukung kelancaran proses pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Polri Tahun Anggaran 2025.

BPK RI juga menyampaikan bahwa Polri memiliki peran dalam mendukung pembangunan berkelanjutan melalui pemeliharaan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Selain itu, penegakan hukum yang adil serta pelayanan publik yang profesional juga disebut menjadi bagian dari peran Polri dalam mendukung pembangunan.

Setelah melalui proses pemeriksaan, BPK RI menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Polri Tahun Anggaran 2025 kepada Wakapolri. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, Polri kembali memperoleh opini WTP.

Penyerahan laporan hasil pemeriksaan keuangan juga dirangkaikan dengan penyerahan surat tugas pemeriksaan kinerja terperinci dan pemeriksaan kepatuhan Semester II Tahun 2026 dari BPK RI kepada Polri. Pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari fungsi pengawasan terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.

Rangkaian pemeriksaan tersebut sekaligus menjadi sarana untuk memastikan tata kelola anggaran di lingkungan Polri terus diperbaiki. Polri dan BPK RI dapat menggunakan hasil pemeriksaan sebagai dasar untuk melihat pelaksanaan pengelolaan anggaran sekaligus menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan.

Perolehan opini WTP ke-13 menjadi bagian dari perjalanan Polri dalam memperkuat tata kelola dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Capaian tersebut juga menjadi pengingat bahwa penggunaan setiap anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dan diarahkan untuk mendukung pelaksanaan tugas kepolisian.

Dengan pengelolaan keuangan yang semakin tertib dan akuntabel, Polri berkomitmen mengoptimalkan dukungan anggaran bagi pelaksanaan tugas institusi. Anggaran tersebut diarahkan untuk mendukung pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta pelaksanaan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.